BEKABAR.ID, JAMBI - Guna menekan keresahan masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah pusat hingga pemerintah daerah pun membuat strategi dengan menggelontorkan bantuan sosial, baik dalam bentuk tunai maupun non tunai. Tetapi hal itu tidak dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Kota Jambi.

berdasarkan data yang dihimpun ada warga di RT23 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya tidak mendapatkan sepenuhnya bantuan sosial yang saat ini tengah digalakkan pemerintah pusat maupun daerah.

"Suami saya sopir travel dan saat ini telah dirumahkan. Sementara saya hanya jualan kue, dimana harus menghidupi dua orang anak yang masih sekolah," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Anggiota DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly menyampaikan bahwa saat ini untuk pendataan dari pusat selalu menjadi persoalan. Menurut dia, seharusnya diberikan waktu kepada pihak kelurahan untuk memverifikasi.

"Ini waktu nya singkat. Mau nya kaya pemerintah kota kemarin, pake pola Jaring Pengaman Sosial. Dimana, warga sendiri yang daftar ke kelurahan," katanya.

"Kalo menurut sayo data yang diterima harus di verifikasi dahulu. Jadi bisa di validasi keberadaannya apa sudah meninggal, pindah, jadi datanya benar-benar akurat," terangnya.

Dijelaskannya, untuk kondisi saat ini sudah jelas, dimana masyarakat yang telah mendapatkan bantuan PKH dan bantuan sosial sejenisnya tidak bisa mendapatkan lagi, hal itu bertujuan agar bantuan itu merata di masyarakat.

Ketika ditanya terkait kemana masyarakat yang tidak sesuai nominal bantuan BST nya dapat melaporkan, dikatakan Faried, bahwa masyarakat bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak kelurahan.

"Kalo Jaring pengaman sosial tahap ke II itu warga langsung yag daftar ke kelurahan . Dan alhamdulillah sesuai kuota yg diusulkan sudah mendapatkan. Mudah-mudahan bagi yang belum mendaftar di tahap II bisa ikut di JPS tahap ke III, yang direncanakan sebelum idul fitri," tuturnya.

"Kalo BST ini nanti kita cross cek lagi . Kalo tidak salah dinas sosial hanya menerima data dari pusat dan dibayarkan melalui kantor pos," ucapnya.

Ditambahkannya, dirinya menilai akibat kuota BST masih minim ditengah masyarakat, sehingga membuat kecemburuan dan ketimpangan dimana kondisi ekonomi masyarakat lagi terpuruk pasca berdampak virus covid19. (wow)