KNPI Tanjab Barat Minta Transparansi Pengelolaan Migas dan Tuntut Kontribusi Petrochina Terhadap Pemuda di Tanjab Barat

KNPI Tanjab Barat Minta Transparansi Pengelolaan Migas dan Tuntut Kontribusi Petrochina Terhadap Pemuda di Tanjab Barat

BEKABAR.ID, TANJAB BARAT - DPD KNPI Tanjung Jabung Barat dengan tegas, pinta transparansi Pengelolaan Migas dan tuntut Kontribusi PetroChina terhadap Pemuda di Tanjung Jabung Barat, hal ini dikatakan Wakil Ketua KNPI Dama Reza(damink) saat di wawancarai, Minggu, (28/06/2020).

Menurutnya, saat ini tidak ada ketransparansian Pihak PetroChina terhadap pengelolaan migas untuk itu KNPI akan melayangkan surat ke DPRD Tanjung Jabung Barat agar dapat memfasilitasi hearing bersama pihak PetroChina.

"Pengelolaan Migas saat ini tidak transparan, jadi Saya mewakilia Ketua atas nama KNPI Tanjung Jabung Barat akan layangkan surat kepada DPRD Tanjung Jabung Barat, agar dapat memfasilitasi hearing bersama pihak PetroChina," katanya.

Ditambahkan Damink (sapaan akrabnya), terkait isu perpanjangan kontrak PetroChina yang akan berakhir pada tahun 2023 yang merebak, diharapkan pihak pemerintah dapat mengkaji ulang. "Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada tampak feed back yang membangun perekonomian rakyat dari PetroChina terhadap Tanjab Barat," ujarnya.

"Diantaranya pihak petro wajib menyediakan lapangan pekerjaan untuk putra daerah sekitar 30% sampai 50%lah kita mengkaji dikarawang perbup/perda mereka disana mewajibkan perusahan swasta yg ada dikarawang untuk menggunakan tenaga kerja daerah sebesar 60%, (kekayaan alam tanjab barat dikuras tapi keadaan rakyatnya menderita)," bebernya menambahkan.

Kedepanya jika petro cina menambah durasi kontrak di Tanah Tanjab Barat ini, lanjutnya, harus terlihat jelas manfaatnya untuk masyarakat luas, deal yang jelas menjadi feed back yang baik untuk Tanjab Barat dan masyarakatnya, kedepanya Pemuda Tanjab Barat jangan hanya jadi penonton di Tanah kelahiranya.

"Isu yang saya dengar, bahwa akan ada perpanjangan kontrak PetroChina, jadi saya minta kepada pemerintah dan pihak terkait untuk dapat mempertimbangkan hal ini," pungkasnya. (*/wow)