BEKABAR.ID, JAMBI – Dugaan intervensi politik terhadap pelaksanaan program pembangunan pemerintah di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi mencuat ke permukaan. Ironisnya, hal itu diungkap langsung oleh Kepala BWSS VI Jambi, Joni Raslansyah, yang menyebut bahwa penyaluran program Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) TGAI) di Jambi ternyata “diatur” oleh dua politisi asal daerah pemilihan (Dapil) Jambi.
Dalam pernyataannya, Joni secara gamblang menjelaskan bahwa kelompok tani yang ingin memperoleh program P3A TGAI terlebih dahulu harus berkoordinasi atau “melapor” kepada dua anggota DPR RI tersebut. Dari keterangan itu, tersirat bahwa penentuan kelompok tani penerima program pemerintah pusat justru tidak lagi murni berdasarkan kelayakan teknis di lapangan.
“Kalau Anda ingin mendapatkan program P3A, mesti lapor dulu,” ungkap salah seorang sumber yang mendengarkan langsung penjelasan Kepala Balai BWSS VI Jambi, Joni Raslansyah.
Pernyataan itu menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Sebab, sebagai pejabat publik, seorang kepala balai semestinya bersikap profesional dan menjalankan program pembangunan dengan prinsip keadilan serta transparansi. Dugaan adanya “setelan politik” dalam pelaksanaan program tentu mencederai semangat pemerataan pembangunan di Provinsi Jambi.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi, Saiful Roswandi, turut menyesalkan sikap Kepala Balai BWSS VI Jambi yang dinilai tidak independen. Ia menilai pernyataan tersebut mencerminkan lemahnya integritas seorang pejabat publik yang seharusnya berdiri di atas kepentingan masyarakat luas.
“Sebagai pejabat publik, ia tidak boleh begitu. Pembangunan bisa tidak merata, dan daerah-daerah di Jambi sangat dirugikan kalau program diatur pihak luar,” tegas Saiful Roswandi.
Sementara itu, Candra Andika, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi, juga mengkritik tajam buruknya kualitas pengerjaan proyek irigasi yang dijalankan di bawah BWSS VI. Ia menyebut pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti terkait lemahnya kinerja kepala balai.
“Kami memegang bukti buruknya kinerja Kepala Balai BWSS VI Jambi, Joni Raslansyah. Jika sistem yang janggal ini tidak segera diperbaiki, kami akan menugaskan LBH Tani Merdeka Provinsi Jambi untuk melaporkan kejanggalan ini ke aparat penegak hukum,” tegas Candra.
Ia menambahkan, jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah pusat maupun aparat hukum, pihaknya siap mengerahkan aksi serentak kelompok tani binaan di seluruh kabupaten se-Provinsi Jambi.
“Seorang kepala balai yang tidak mampu berdiri sendiri demi kesejahteraan petani Jambi tidak layak memimpin,” pungkasnya.
Editor: Sebri Asdian
