BEKABAR.ID, KERINCI – Publik Kabupaten Kerinci dibuat bertanya-tanya setelah akun media sosial resmi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Kerinci mendadak aktif dalam beberapa waktu terakhir. Aktivitas ini muncul bersamaan dengan isu kian dekatnya agenda perombakan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Jika ditilik dari rekam jejak postingan sebelumnya, akun tersebut justru jarang sekali mempublikasikan kegiatan Bupati maupun Wakil Bupati Kerinci. Dalam beberapa bulan terakhir, bahkan pernah hanya satu kali postingan dalam kurun waktu dua bulan. Sebuah kondisi yang menunjukkan lemahnya fungsi Prokopim sebagai jembatan komunikasi publik lintas sektor.
Fenomena ini makin terasa kontras jika dibandingkan dengan daerah tetangga, Kota Sungai Penuh. Akun resmi Prokopim Kota Sungai Penuh terpantau aktif sejak lama, konsisten menginformasikan agenda dan aktivitas Walikota maupun Wakil Walikota tanpa mengenal siapa pimpinan yang menjabat. Akun tersebut menjadi rujukan warga untuk mengetahui kebijakan hingga kegiatan kepala daerah secara cepat.
Habib Hidayat, salah seorang aktivis Provinsi Jambi yang kerap lantang menyoroti persoalan pemerintahan, memberikan pandangannya. Ia menilai langkah Prokopim yang baru bergerak aktif belakangan ini patut dipertanyakan.
“Seharusnya Prokopim bekerja secara profesional, bukan tergantung momentum, apalagi infonya bakal ada perombakan," ujar Habib.
Fungsi Prokopim, lanjut Habib, jelas menyampaikan informasi dan kegiatan kepala daerah kepada masyarakat secara rutin dan transparan. "Kalau baru aktif saat isu mutasi pejabat, itu bisa menimbulkan kesan bahwa kerja mereka hanya untuk kepentingan tertentu, bukan kepentingan publik,” ujar Habib Hidayat.
Ia menegaskan bahwa komunikasi publik pemerintah daerah adalah bagian dari pelayanan dasar yang tidak bisa diabaikan. “Jangan sampai Prokopim hanya muncul ketika ada kebutuhan atau kepentingan saja,” tambahnya.
Habib juga meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Kerinci mengevaluasi kinerja jajaran Prokopim. “Keterbukaan informasi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Pemimpin yang baik harus memastikan masyarakatnya mendapat informasi yang jelas, konsisten, dan akurat terkait jalannya roda pemerintahan,” pungkasnya.
Editor: Sebri Asdian
