BEKABAR,ID, TANJUNGJABUNG BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak asal menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2026. Data capaian pelayanan dasar harus valid, akurat, dan didukung dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan.
Peringatan itu disampaikan Anwar Sadat saat membuka Rapat Asistensi Penyusunan Laporan SPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026 di Pola Utama Kantor Bupati, Kamis (19/11/2026).
Menurut Anwar, laporan SPM bukan sekadar dokumen rutin tahunan untuk memenuhi kewajiban administrasi. Laporan tersebut menjadi gambaran sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak dasar masyarakat.
“Pemenuhan SPM ini bukanlah sekadar kewajiban administrasi semata, melainkan wujud nyata kehadiran dan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan pelayanan dasar terbaik bagi masyarakat,” kata Anwar.
Pelayanan dasar yang dimaksud mencakup enam bidang, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta urusan sosial.
Anwar menilai, penyusunan laporan SPM harus menjadi bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah. Karena itu, angka capaian yang dilaporkan tidak boleh sekadar terlihat baik di atas kertas, tetapi harus sesuai dengan kondisi dan bukti pelaksanaan di lapangan.
Ia menegaskan, laporan tersebut juga menjadi salah satu tolok ukur penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Kesalahan data atau laporan yang tidak didukung dokumen memadai berpotensi membuat hasil evaluasi tidak mencerminkan kondisi pelayanan yang sebenarnya.
“Saya tegaskan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, di antaranya memastikan seluruh data capaian SPM yang dilaporkan merupakan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta didukung bukti dokumen yang memadai,” tegasnya.
Bupati juga meminta setiap OPD terkait memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, pemenuhan SPM tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri karena pelayanan dasar masyarakat melibatkan banyak perangkat daerah dan membutuhkan data yang saling terhubung.
“Forum asistensi tersebut harus dimanfaatkan untuk membenahi persoalan dalam penyusunan laporan sekaligus memastikan target pelayanan dasar dapat dicapai secara optimal,” tutupnya.
Rapat ini turut dihadiri para staf ahli bupati, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala OPD terkait, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Editor: Sebri Asdian








Komentar