BEKABAR.ID, TANJABBARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Namun, dia mengingatkan penambahan penerimaan daerah tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat maupun mengganggu aktivitas dunia usaha.
Hal itu disampaikan Anwar saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat, Rabu (18/11/2026).
Menurut Anwar, pajak dan retribusi merupakan sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Di tengah tantangan fiskal dan ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat, Tanjung Jabung Barat perlu memperkuat kemampuan keuangan sendiri.
Namun, peningkatan PAD tidak cukup hanya dengan menaikkan penerimaan. Pemerintah daerah juga perlu membenahi pendataan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, serta memanfaatkan teknologi digital.
“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga melalui perbaikan pendataan, peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, dan pemanfaatan teknologi digital,” ujar Anwar.
“Kita ingin mewujudkan sistem perpajakan daerah yang berkeadilan, tidak memberatkan masyarakat, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, dan pada saat yang sama mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah,” lanjutnya.
Anwar menjelaskan, perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pemerintah pusat melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-69/PK/PK.5/2024 tertanggal 18 April 2024.
Melalui perubahan regulasi tersebut, pemerintah daerah ingin menyempurnakan sejumlah ketentuan, mulai dari jenis, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, tata cara pemungutan, hingga ketentuan retribusi daerah.
Bupati juga menegaskan, kebijakan pajak harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, daya beli, serta keberlangsungan investasi dan kegiatan usaha di daerah.
Dengan kata lain, pemerintah daerah ingin memperbesar ruang fiskal tanpa membuat beban masyarakat dan pelaku usaha semakin berat.
Ranperda tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD. Anwar meminta pembahasan dilakukan secara komprehensif agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan peningkatan PAD, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Hamdani, S.E., didampingi Wakil Ketua II Hasan Basyri Harahap, S.H.
Selain Ranperda usulan pemerintah daerah, rapat tersebut juga mengagendakan penjelasan dua Ranperda inisiatif DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Kedua Ranperda itu yakni tentang Pengelolaan Perikanan Umum Daratan serta perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
Penguatan PAD menjadi salah satu pekerjaan penting bagi pemerintah daerah. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan pajak yang disusun benar-benar mampu meningkatkan penerimaan tanpa menekan daya beli masyarakat dan iklim usaha di Tanjung Jabung Barat.
Editor: Sebri Asdian













Komentar