Antrean Solar Mengular, Kapolda Jambi Perintahkan Polsek Awasi SPBU

BEKABAR.ID, JAMBI – Antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi solar subsidi di sejumlah SPBU di Jambi mendapat perhatian khusus Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo. Persoalan ini tak hanya menyangkut kelancaran lalu lintas, tetapi juga memunculkan persoalan serius terkait distribusi BBM subsidi yang diduga dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan tertentu.

Kapolda meminta jajaran kepolisian, terutama Polsek yang wilayah hukumnya berada di sekitar SPBU, tidak tinggal diam melihat antrean kendaraan yang kerap mengular hingga memakan badan jalan.

Personel diminta turun langsung melakukan pengaturan lalu lintas sekaligus mengawasi aktivitas pengisian BBM di SPBU.

Menurut Widodo, keluhan masyarakat terkait antrean solar bukan persoalan baru. Laporan mengenai kondisi tersebut telah beberapa kali diterima dan perlu segera ditindaklanjuti.

Namun, Kapolda melihat persoalannya tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengatur kendaraan yang mengantre.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima dari pihak SPBU, ketersediaan BBM sebenarnya masih mencukupi. Persoalan justru diduga berada pada rantai distribusi dan adanya praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Kalau dari pihak SPBU menyampaikan tidak ada kekurangan BBM, berarti persoalannya bukan semata-mata pada ketersediaan. Persediaan BBM masih cukup. Namun, distribusinya terkadang menghadapi persoalan karena ada oknum-oknum nakal yang menyalahgunakan BBM subsidi, termasuk untuk kepentingan aktivitas PETI,” tegas Widodo.

Dugaan penyalahgunaan solar untuk mendukung aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi perhatian tersendiri.

Sebab, solar subsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak menerima. Jika BBM tersebut justru dialihkan untuk mendukung aktivitas ilegal, maka tujuan pemberian subsidi pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.

Kapolda pun meminta jajarannya tidak sekadar hadir ketika terjadi kemacetan. Pengawasan terhadap distribusi BBM dan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan harus berjalan beriringan.

“Atensi saya, pertama, Polsek yang berada dekat dengan SPBU harus melakukan pengaturan. Jangan sampai ada kendaraan yang parkir dan menghalangi jalan. Kemudian, lakukan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujarnya.

Widodo menegaskan, kendaraan yang mengantre tidak boleh dibiarkan parkir sembarangan hingga menghambat pengguna jalan lainnya.

Di sisi lain, polisi juga diminta memastikan tidak ada praktik penyimpangan dalam penyaluran solar subsidi.

Persoalan antrean solar ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak cukup diselesaikan dengan kehadiran personel di sekitar SPBU. Pengawasan distribusi, penelusuran dugaan penyalahgunaan, hingga penegakan hukum menjadi bagian penting agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Kapolda berharap instruksi tersebut segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran, sehingga persoalan antrean solar tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.(*)

Komentar

News Feed