BEKABAR.ID, JAKARTA – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, menghadiri audiensi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono Rabu(16/7).
Audiensi ini merupakan bagian dari pertemuan antara Gubernur Jambi dan para kepala daerah se-Provinsi Jambi dengan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan guna membahas berbagai isu strategis di bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi Kemenko Infra, antara lain Sesmen Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Prasarana Pemukiman, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, SKM Bidang Manajemen dan Kerjasama Antar Lembaga, SKM Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, SKM Bidang Hukum dan Regulasi dan Staf Ahli Bidang Pembanguan Daerah.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Katamso menjelaskan saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki pelabuhan penyeberangan Ro-Ro yang membawa barang dan penumpang, mengalami kendala dalam jasa angkutan dikarnakan dermaganya hanya satu sehingga sering terjadinya penumpukan barang seperti sayuran-sayuran, hingga menjadi busuk.
"Kami memohon kepada menteri kemenko infra untuk mengusulkan penambahan satu dermaga, hal ini juga pernah saya sampaikan kepada menteri perhubungan dan didukung oleh bapak gubenur jambi," pintanya.
Selain itu, kami juga mempunyai jalan nasional sepanjang 120 KM menuju Provinsi Jambi, dari sekian kilometer kami sangat membutuhkan perluasan/pelebaran jalan nasional tersebut.
" Kurang lebih 34 Kilometer yang kami butuhkan untuk diperluas karna kondisi saat ini, lebar jalan tersebut hanya 4,5 meter yang sering membuat mobil terbalik akibat sempitnya jalan, kami mengusulkan pelebaran menjadi 7 meter." tegas wabup.
Kemudian perlu bapak menteri ketahui Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah pesisir, pekerjaan masyarakat kami adalah nelayan dengan jumlah 3.329 nelayan yang membutuhkan rumah layak huni.
" Saat ini Kabupaten Tanjab Barat sudah memiliki 150 unit perumahan nelayan akan tetapi dibanding data nelayan sebanyak tiga ribuan itu belum seberapa. Maka dari itu kami ingin bapak menteri menambah pembangunan rumah nelayan tersebut." tutupnya.
Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono merasa senang terhadap penyampian Gubenur Jambi dan Para Kepala Daerah. senang dalam arti bukan menikmati masalah-masalah yang telah disampaikan akan tetapi kepala daerah dapat menguasai masalahnya.
“Saya senang bisa bertemu langsung dengan Gubernur dan para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi. forum-forum koordinasi seperti ini merupakan langkah awal yang baik bagi kita untuk memperjuangkan pembangunan daerah. dari 514 kabupaten/kota se indonesia semua memiliki urgensi masing-masing." imbuh AHY.
" Mudahan-mudahan dengan intruksi presiden atau inpres infrastruktur daerah, inpres tersebut bisa menjadi wadah bagi daerah agar pemerintah pusat bantu pemerintah daerah." tambahnya. (*)
