Menguji Kesaktian Maulana dalam Penertiban Antrian Solar di Jambi

Menguji Kesaktian Maulana dalam Penertiban Antrian Solar di Jambi

Foto AI Generated of bekabar.id

BEKABAR.ID, JAMBI — Langkah Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, dalam menertibkan antrean panjang kendaraan solar di SPBU bakal diuji. Setelah gelombang keluhan masyarakat yang menyoroti kemacetan dan aktivitas “solar hunter” di berbagai titik kota, Maulana akhirnya melepas Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Antrean BBM Solar di halaman Mako Damkartan Kota Jambi, Rabu (8/10/2025).

Satgas ini beranggotakan personel TNI-Polri, Dinas Perhubungan, Damkar, Satpol PP, hingga Kasi Trantib Kelurahan. Mereka akan disebar di 7 SPBU khusus yang diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2025, dengan mandat menjaga ketertiban dan menindak tegas pelanggaran terkait penggunaan solar bersubsidi.

Maulana menegaskan, kebijakan ini bukan hanya reaksi spontan, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat.

“Kita Pemerintah harus hadir dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Tidak ada tujuan lain, kecuali untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat kota Jambi,” ujarnya.

Wali Kota menambahkan, dari total 17 SPBU di Kota Jambi, tujuh di antaranya menjadi lokasi pengisian solar bagi kendaraan roda enam atau lebih, sementara sepuluh SPBU lainnya diperuntukkan bagi kendaraan pribadi roda empat. Ia menegaskan, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan ditindak secara tegas, termasuk sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional SPBU.

“Bagi yang menyalahgunakan, kami minta langsung diproses dan laporkan kepada aparat penegak hukum. Ini sudah kami sepakati bersama,” tegas Maulana.

Dia bilang, sejak kebijakan ditetapkan pada Senin lalu, antrean kendaran di kawasan SPBU telah mengalami penurunan. “Khusus kendaraan roda 6 harus ditindak tegas kalau ada yang mencoba masuk ke wilayah kota Jambi, namun harus diberikan edukasi terlebih dulu. Tidak ada tujuan lain dari kebijakan ini, selain memberikan rasa aman untuk masyarakat,” ungkapnya.

Kepada pengelola SPBU, Maulana menyampaikan untuk memberikan ruang bagi petugas dilapangan, termasuk konsumsi dan hal-hal lainnya, guna memperlancar penugasan personil.

“Dan ini telah disepakati bersama Hiswana Migas. Kalau ada yang tidak menjalankan kewajiban tersebut tolong dilaporkan kepada masing-masing pimpinan wilayah, baik Camat maupun Lurah,” ucap Wali Kota Maulana.

Menariknya, kebijakan ini tak luput dari sorotan Aktivis Jambi Habib Hidayat. Dia menilai pembentukan Satgas ini akan menjadi ujian bagi keseriusan Maulana.

"Kendati Satgas sudah dibentuk, kita akan lihat sejauh mana progresnya, bertahan berapa lama, dan apakah benar-benar bekerja sesuai Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2025 yang dikeluarkan Wali Kota Maulana. Jangan sampai ini hanya langkah taktis sesaat untuk meredam protes masyarakat yang selama ini marah karena antrean tak kunjung selesai,” ujar Habib Hidayat.

Menurutnya, inti persoalan antrean solar bukan hanya pada manajemen distribusi BBM, tetapi juga pada lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Ia menyoroti praktik nakal yang sering terjadi di beberapa SPBU, di mana kendaraan “berulang kali antre” atau modus pengisian berlapis masih marak karena lemahnya kontrol dari aparat dan pengelola SPBU sendiri.

“Masalah sebenarnya bukan hanya di pengguna, tapi juga di sistem pengawasan yang bolong. Kadang kendaraan bisa antre berkali-kali karena adanya celah yang dibiarkan. Kalau Satgas tidak tegas, tidak disiplin, maka aturan tinggal tulisan, tanpa makna,” tambah Habib.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti di tataran teknis, tetapi berani menyentuh akar masalah, yakni dugaan adanya oknum yang memanfaatkan distribusi solar subsidi untuk kepentingan bisnis ilegal.

“Kita ingin tahu sejauh mana ketegasan Satgas dan aparat dalam menindak pelanggar, terutama jika yang bermain justru berasal dari kalangan ‘orang dalam’. Kalau hanya masyarakat kecil yang ditekan, sementara aktor besar dibiarkan, maka keadilan itu tidak pernah hadir,” ucapnya tegas.

Habib Hidayat menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar Pemerintah Kota Jambi terus menjaga integritas dalam menjalankan kebijakan tersebut.

“Kita ingin lihat bukan hanya seberapa gagah Satgas berdiri di lapangan, tapi seberapa lama mereka bertahan menjaga disiplin. Jangan sampai semangat ini hanya berlangsung dua minggu, lalu semua kembali seperti semula. Warga Jambi sudah terlalu lama menderita akibat antrean solar yang seolah tidak pernah selesai,” pungkasnya.

Editor: Sebri Asdian