BEKABAR.ID, TANJABBARAT - Sungguh ironis, sebuah program visioner dan menyentuh denyut nadi masyarakat pedalaman Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini nyaris terabaikan, bahkan terancam menjadi besi tua.
Ambulans air yang sejatinya dirancang oleh Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, sebagai wujud komitmen pelayanan kesehatan untuk warga di bantaran sungai, kini hanya menjadi saksi bisu kelalaian birokrasi.
Dua unit speed boat ambulance yang digagas melalui Dinas Kesehatan Tanjab Barat, kini bernasib kontras. Satu unit speed boat jenis fiber, yang sejatinya dapat menjangkau wilayah sungai dengan cepat dalam keadaan darurat, telah hampir satu tahun tak beroperasi.
Ironisnya, kapal tersebut hanya ditambatkan begitu saja di pelabuhan Lasdap, dibiarkan tanpa pelindung dari panas dan hujan. Cat mulai mengelupas, bodi mulai lapuk. Aset bernilai tinggi kini nyaris tinggal menunggu kehancuran.
Pemandangan menyedihkan ini pun menuai sorotan dan kritik tajam dari publik. “Kenapa dibiarkan terbengkalai? Ke mana dana perawatannya?” ujar salah seorang warga yang geram melihat nasib ambulance air itu.
Dia juga mendesak agar dilakukan pengecekan anggaran melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kesehatan Tanjab Barat. “Cek DPA-nya! Jangan sampai ada anggaran perawatan tapi malah dikantongi,” lanjut warga itu.
Dari penelusuran bekabar.id, terdapat dua unit speed boat untuk pelayanan kesehatan di wilayah sungai, satu jenis fiber dan satu jenis kayu. Yang mengejutkan, speed boat jenis fiber justru tidak lagi digunakan dengan dalih biaya operasionalnya terlalu besar. Dana operasionalnya disebut-sebut dialihkan ke speed boat kayu yang masih aktif beroperasi.
Pernyataan ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Tanjab Barat, Juhardin. “Itulah faktanya di lapangan,” katanya singkat ketika dikonfirmasi, Jumat (9/5/25).
Namun, benarkah solusi satu-satunya adalah membiarkan ambulance fiber tersebut rusak perlahan? Ataukah ini bentuk nyata dari kelalaian dalam merawat aset negara yang seharusnya menjadi penopang layanan dasar masyarakat? Ini bukan sekadar soal kapal. Ini soal nyawa. Soal bagaimana negara hadir atau tidak hadir di tengah masyarakatnya yang paling membutuhkan.
Kritik juga ditujukan kepada DPRD Tanjab Barat, khususnya Komisi II yang menjadi mitra kerja Dinas Kesehatan. Masyarakat berharap para wakil rakyat tidak diam. Harus ada respons cepat dan langkah konkret agar program kemanusiaan yang dirancang dengan susah payah oleh kepala daerah tidak berubah menjadi cermin kegagalan birokrasi.
“Jangan sampai program yang baik, yang nyata menyentuh masyarakat bawah, ternodai hanya karena kelalaian dan ketidakseriusan dinas teknis,” tegas warga lainnya.
Pengabaian terhadap ambulance air ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa di balik program mulia sekalipun, bila tidak diikuti dengan pengawasan dan komitmen dalam pelaksanaan, maka hanya akan menjadi pajangan belaka. Kapan evaluasi serius akan dilakukan? Atau justru publik harus menunggu hingga speed boat itu karam dalam kelalaian?
Editor: Sebri Asdian
