BEKABAR.ID, KERINCI – Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si., menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada 4–6 November 2026.
Kegiatan nasional ini mempertemukan para wakil kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Melalui forum tersebut, para peserta memperkuat kapasitas kepemimpinan, membangun koordinasi, serta membahas strategi harmonisasi hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Selain itu, Bimtek ASWAKADA juga mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari pembaruan regulasi pemerintahan hingga upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.
Murison Dalami Harmonisasi Hubungan Kerja Kepala Daerah
Bimtek nasional ini mengusung tema “Harmonisasi Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dalam Menentukan Arah Kebijakan dan Strategi Pembaruan Revisi Peraturan Pemerintah untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah”.
Tema tersebut menyoroti pentingnya keselarasan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Selanjutnya, forum ini juga membahas arah kebijakan serta strategi pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yang berkaitan dengan kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai arah kebijakan dan strategi pembaruan regulasi tersebut.
Melalui pembahasan ini, para wakil kepala daerah memperoleh pemahaman lebih luas mengenai perkembangan regulasi serta arah kebijakan pemerintah pusat.
Bahas Sinergi Forkopimda dan Stabilitas Keamanan Daerah
Selain persoalan regulasi, Bimtek ASWAKADA juga menyoroti pentingnya sinergi pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Prof. Dr. Drs. H. Akmal Malik, M.Si., memaparkan materi tentang penguatan sinergitas dan harmonisasi pemerintah daerah dengan Forkopimda.
Materi tersebut menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.
Sebab, stabilitas wilayah menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran pembangunan. Dengan kondisi daerah yang kondusif, pemerintah dapat menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal.
Dalam konteks tersebut, Murison menilai hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Forkopimda sangat penting untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
Murison Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Harmonis
Wakil Bupati Kerinci, Murison, menilai harmonisasi hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, terarah, dan berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap unsur pimpinan daerah perlu memahami tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing. Dengan demikian, kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat membangun kesamaan visi dalam menjalankan program pemerintahan dan pembangunan.
Selain itu, Murison menilai setiap pembaruan regulasi membutuhkan pemahaman yang menyeluruh. Langkah tersebut penting agar pemerintah daerah mampu menyesuaikan kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menekankan bahwa koordinasi yang baik antarlembaga akan membantu pemerintah menjaga stabilitas daerah. Terlebih lagi, sinergi lintas sektor dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui Bimtek Nasional ASWAKADA ini, Murison berharap para wakil kepala daerah semakin memperkuat komunikasi, bertukar pengalaman, serta membangun kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.
Dengan demikian, hasil pembahasan dalam forum nasional tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pada akhirnya, Murison berharap harmonisasi hubungan kerja, koordinasi antarlembaga, dan sinergi pemerintah dapat terus berjalan secara optimal demi mewujudkan pemerintahan yang stabil, responsif, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (*)
Komentar