BEKABAR.ID, JAMBI - Halal Bi Halal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) yang digelar di Kantor Pusat PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025), mendadak menjadi panggung penting bagi perubahan arah politik PAN di daerah.
Ketua DPW PAN Jambi, H. Bakrie, secara resmi ditarik ke struktur DPP sebagai Ketua Badan Sosial PAN. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), di hadapan kader-kader nasional PAN, termasuk para menteri, kepala daerah, dan tokoh sentral PAN dari berbagai provinsi.
Keputusan tersebut tentu menjadi prestasi bagi H. Bakrie sekaligus tantangan besar bagi PAN Jambi. Kekosongan kursi Ketua DPW PAN Jambi kini menjadi sorotan. Sebab jabatan itu bukan hanya soal kepemimpinan administratif, tetapi juga titik pusat kendali kekuatan politik menjelang Pilkada dan Pemilu 2029.
Sejumlah nama mulai beredar dalam pusaran spekulasi. Di antaranya Gubernur Jambi Al Haris, mantan Gubernur Zumi Zola, Bupati Kerinci Monadi, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, hingga Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat. Kelima tokoh ini dinilai memiliki jaringan politik, elektabilitas, dan pengaruh sosial yang signifikan.
Pengamat Politik Provinsi Jambi, Irwan Aditama, menyebut bahwa transisi ini bukan sekadar penggantian kepengurusan biasa. Ada momentum strategis yang sedang dibentuk PAN, terutama dalam menata ulang kekuatan jelang kontestasi politik yang semakin kompetitif.
“PAN saat ini tengah memasuki fase konsolidasi besar-besaran. Penarikan H. Bakrie ke pusat memberi sinyal bahwa PAN ingin menyatukan pusat dan daerah dalam satu narasi pembangunan sosial-politik yang lebih solid. Tapi di sisi lain, ini juga membuka ruang pertarungan pengaruh di tubuh PAN Jambi,” ujar alumni Magister UNAND ini kepada bekabar.id, Senin (21/04/25).
Menurutnya, jika PAN ingin memperkuat elektabilitas dan jangkauan politik di Jambi, maka pengganti Bakrie haruslah tokoh yang memiliki tiga kekuatan utama: pengaruh elektoral, kedekatan struktural dengan akar rumput, dan akses langsung ke DPP PAN.
“Al Haris misalnya, memiliki kekuatan eksekutif sebagai gubernur dan dianggap berhasil mengelola Jambi. Namun, posisinya sebagai kepala daerah juga bisa menjadi hambatan jika harus terlalu aktif di kepartaian. Zumi Zola punya kekuatan historis serta menantu dari Ketum DPP PAN Zulhas, tapi masih harus menghadapi stigma masa lalu,” jelas Irwan.
Ia menambahkan, nama-nama seperti Monadi, Bambang Bayu Suseno dan Anwar Sadat menjadi opsi yang lebih fleksibel. “Monadi punya basis kuat di Kerinci dan dikenal loyal terhadap PAN. Ia juga tengah naik daun dalam kancah Pilkada. Begitu juga dengan Anwar Sadat yang terbukti mampu menjaga stabilitas politik di Tanjab Barat dan dikenal aktif menghidupkan mesin partai di level akar rumput,” bebernya.
Irwan mengingatkan bahwa DPP PAN tidak boleh sekadar melihat faktor popularitas semata. “PAN membutuhkan figur pemersatu yang bisa menavigasi berbagai faksi internal dan menjadikan DPW sebagai lokomotif pemenangan. Jika keliru pilih figur, PAN bisa kehilangan arah konsolidasi menjelang 2029," terangnya.
Ia juga menyebut bahwa dampak domino dari kekosongan ini akan terasa di tingkat kabupaten dan kota. “Kepemimpinan DPW itu seperti jangkar. Kalau longgar atau tak kuat, maka DPD-DPD bisa kehilangan arah. Maka pilihan DPP harus mampu menjaga stabilitas dan kesinambungan kekuatan PAN di daerah,” pungkasnya.
Editor: Sebri Asdian
