Ahmad Jahfar Minta Tim Gugus Covid-19 Bekerja Efektif, Terencana dan Terukur

Ahmad Jahfar Minta Tim Gugus Covid-19 Bekerja Efektif, Terencana dan Terukur

0

BEKABAR.ID, TANJAB BARAT - Wakil ketua DPRD Tanjab Barat meminta agar tim gugus tugas Covid-19 Tanjab Barat mempercepat penanganan akar masalah covid-19.  Hal itu disampaikan ketika ia rapat dengan tim gugus tugas Covid-19 Tanjab Barat, Rabu (06/05/20) siang tadi.

"Saya menyarankan aga tim gugus bekerja dengan efektif, terencana dan terukur tak sekedar asal nampak bekerja," katanya

Selain itu, pada rapat tersebut, bakal calon Bupati Tanjab Barat ini mendesak agar tim segera memetakan daerah Tanjab Barat atau melakukan marking zone.

"Di Tanjab Barat ada 124 desa, 10 kelurahan dan 13 kecamatan. Segeralah belanjakan alokasi anggaran yang sudah ada untuk peralatan rapid test sebanyak desa yang ada atau sesuai kebutuhan," ucapnya.

Dari situ, lanjutnya, maka akan diketahui mana desa dengan status aman dan mana yang tidak dari covid19.

"Berdayakan aparatur desa yang di back up kepolisian, tenaga medis dan relawan yang telah dibentuk di desa desa untuk melakukan rapid test massal di desa masing masing," ujarnya.

Jika desa yang warganya 100% persen aman, kata politisi Golkar ini, maka desa tersebut diberi label hijau, aparat desa dibackup aparat lainya agar menjaga desa tersebut dari kemungkinan virus dari luar.

"Desa yang warganya ada yang terjangkit virus, keluarkan sementara agar warga tersebut ditangani secara khusus. Selanjutnya, desa tersebut diawasi secara khusus," imbuhnya.

Jika ditemukan kasus Covid-19 pada suatu desa, maka desa tersebut diberi label kuning atau merah sesuai banyaknya kasus di desa tersebut.

"Dengan cara marking zone ini saya kira dapat percepatan penanggulangan dan wabah tersebut cepat bisa teratasi. Jelas apa yang dikerjakan tak hanya sekedar arak anjang anjang tak keruan," ucapnya menambahkan.

Dia menjelaskan, jika desa desa di wilayah Tanjab Barat clear, maka nantinya terus bergerak kekota. "Dengan begitu, jelas si covid ini setera sirna dan kita bisa bebas kembali," papar Jahfar.

"Ini hanya saran saja, karena kami DPRD tak dilibatkan dalam hal apapun, berikut kewenangan anggaran sekalipun dari petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat," pungkasnya.