BEKABAR.ID, JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz, angkat suara soal kelangkaan BBM bersubsidi yang kembali menghantui masyarakat. Menurutnya, persoalan ini bukan semata soal pasokan, melainkan ulah para pelansir yang bermain di lapangan. Karena itu, ia mendesak segera dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menertibkan praktik nakal tersebut.
“Saya harap tim ini cepat dibentuk. Saya lihat di berita Pertamina bersama kepolisian dan Dinas Perhubungan sudah membahas langkah penindakan. Itu harus segera dieksekusi,” tegas Hafiz, Jumat (26/09/2025).
Hafiz meyakini, kuota BBM subsidi yang disalurkan pemerintah sebenarnya sudah mencukupi. Hanya saja, distribusi terganggu karena ada oknum yang mengambil keuntungan pribadi dengan cara mengantre berulang, membeli melebihi kebutuhan, lalu menimbun untuk dijual kembali.
“Negara sudah mengeluarkan subsidi besar demi meringankan beban rakyat. Tapi justru celah ini dimanfaatkan oleh oknum untuk memperkaya diri. Ini jelas tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hafiz juga menyoroti lemahnya sistem barcode pada kendaraan. Ia menduga masih banyak kendaraan pelansir yang memanfaatkan pola tersebut untuk membeli BBM subsidi berkali-kali. Karena itu, ia mendorong agar Samsat melakukan inventarisasi ulang, serta memberi kewenangan bagi Satgas melakukan pemeriksaan acak kelengkapan dokumen kendaraan di SPBU.
“Kendaraan yang pajaknya mati kan barcode-nya tidak berlaku lagi. Jadi wajar kalau Satgas diberi wewenang memeriksa secara acak. Kalau ada bukti penimbunan, silakan ditindak, itu ranah penegak hukum,” tambahnya.
Hafiz menegaskan, triliunan rupiah subsidi energi yang digelontorkan pemerintah pusat setiap tahun tidak boleh bocor ke tangan spekulan. Menurutnya, Satgas gabungan yang melibatkan Pertamina, kepolisian, Dinas Perhubungan, hingga Samsat akan menjadi langkah konkret untuk memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Satgas harus tegas agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” pungkasnya.
Editor: Sebri Asdian
