Oleh:

Sebri Asdian, SE

Pemred bekabar.id

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tanjab Barat

Percepatan pembangunan di Kabupaten Tanjabbar di tahun politik 2024 cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan jadwal lelang sejumlah paket proyek dibeberapa dinas lingkup Pemkab Tanjab Barat dipercepat dari tahun biasanya.

Langkah ini bisa dianggap sebagai terobosan positif untuk pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi lokal. Namun disisi lain, kecepatan peluncuran proyek menjelang pemilihan menimbulkan pertanyaan serius.

Apakah ini ada kaitannya dengan Cost Politik?

Apakah ini adalah upaya terakhir untuk mencitrakan diri sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat?

Ataukah sekadar trik untuk menghindari sorotan tajam dari publik jelang pemilihan?

Selain itu, beragam asumsi pun muncul, baik dengan mengaitkan bahwa peluncuran puluhan proyek yang dinilai sangat cepat itu karena persiapan amunisi para Caleg petahana atau kolega penguasa di hari pencoblosan pada Februari mendatang, maupun dugaan ataupun asumsi-asumsi liar lainnya.

Beberapa fakta dan data pertanggal 30 Januari 2024. Dari portal resmi LPSE beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, Tanjab Barat seakan mencuri start dalam pelelangan puluhan paket proyek.

Jika berkaca dengan laman resmi LPSE Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Batanghari, belum ada satupun proyek yang dilelangkan. Dilaman tersebut, terpampang jelas bahwa lelang proyek yang ditayangkan masih di tahun 2023. Sementara di LPSE Kabupaten Tanjab Barat, puluhan proyek dengan Penunjukkan Langsung sudah diumumkan, dahsyatnya lagi dengan proses lelang yang sudah selesai. 

Mengutip LPSE Tanjab Barat, proyek-proyek yang sudah selesai proses lelang tersebut berasal dari APBD 2024, dengan anggaran mencapai ratusan juta hingga puluhan miliar. Ada pembangunan jalan, gedung, hingga proyek lanjutan GOR yang nilai pagunya mencapai Rp 22 miliar.

Perihal dugaan peluncuran lebih awal paket proyek di Tanjab Barat karena berkaitan erat dengan dengan Pileg, penulis yakin, tak satupun kepala OPD Kabupaten Tanjab Barat yang berani menjawab dengan jujur dan bersuara lantang.

Kendati demikian, tentu semua berharap, pembangunan proyek yang telah dianggarkan dapat diluncurkan dengan mekanisme yang benar, tanpa ada “potongan-potongan liar”, yang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. 

Ada atau tidak ada pesta demokrasi, masyarakat memang pantas mendapatkan pembangunan yang bukan sekadar strategi politik, melainkan hasil dari kesungguhan dan tanggung jawab pemerintah daerah bersama wakil rakyat. Jangan sampai proyek-proyek pembangunan dijadikan alat untuk kepentingan politik.

Maka dari itu, semangat pembangunan yang bersih dan berkelanjutan harus dirawat. Masyarakat perlu bersikap kritis dan menuntut transparansi penuh dalam penyaluran dana pembangunan.

Inilah saatnya bagi masyarakat Tanjab Barat untuk mengawal dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjadi investasi nyata bagi kesejahteraan rakyat dan peningkatan ekonomi, bukan sekadar tameng politik, atau dijadikan sumber pendanaan politik.

Penting untuk mencatat bahwa jika paket proyek digunakan sebagai alat untuk dukungan dalam pencalegan, ini bukanlah praktik yang etis.

Perlu diingat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bahwa proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh dana publik tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik sempit.

Mari bersama pastikan bahwa cost politik para politisi tertentu tidak dibiayai dari pembangunan yang seharusnya menjadi investasi untuk kesejahteraan bersama.

Ini saatnya bagi semua untuk menuntut transparansi dan kejelasan, serta memastikan bahwa setiap dana pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.