BEKABAR.ID, TANJABBARAT - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk memerangi maraknya tambang ilegal.

Menanggapi hal tersebut, eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana berharap agar langkah tersebut tidak hanya menjadi janji manis atau lip service.

"Upaya Menko Marves membentuk Satgas sebagai suatu langkah kebijakan tentu baik. Asal itu bukan hanya lip service yang di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Denny melalui keterangannya, Selasa (26/4).

Menurutnya, sektor pertambangan di Indonesia sarat dengan oligarki, di mana sejumlah pejabat pemerintahan ikut berbisnis tambang.

"Kalau bicara oligarki sumber daya alam, termasuk tambang ilegal, korupsi dan nepotisme di dalamnya, yang patut kita dikritisi adalah benturan kepentingan di mana pejabat kita punya bisnis tambang," bebernya.

Lebih lanjut, Denny dan timnya tengah melakukan berbagai upaya untuk mendorong aparat penegak hukum mengungkap dalang di balik kematian Jurkani.

Pada November tahun lalu, Jurkani dianiaya hingga tewas saat mengadvokasi tambang ilegal yang masuk ke konsesi PT Anzawara Satria. Menurut Denny, sejauh ini polisi hanya berhasil membekuk pelaku lapangan, bukan aktor utama.

"Kita terus melakukan langkah-langkah untuk melawan oligarki yang koruptif terkait sumber daya alam. Kita menuntut dalang di balik pembunuhan Jurkani, bukan hanya pelaku lapangan yang mesti ditangkap, tapi juga pelaku utamanya," tegas Denny. (*)