BEKABAR.ID, TANJABBARAT – Pemerataan pembangunan infrastruktur hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi sejumlah catatan yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Kedua DPRD Tanjab Barat dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (6/4/2026).
Dalam forum itu, fraksi-fraksi tidak hanya menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah, tetapi juga memberikan sejumlah masukan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanjab Barat, H. Muh Sjafril Simamora, S.H., didampingi Wakil Ketua II, Hasan Basyri Harahap, S.H., serta dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat.
Sjafril mengatakan, pemandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD. Melalui forum tersebut, setiap kebijakan dan capaian pemerintah daerah mendapat tanggapan dari masing-masing fraksi.
“Pemandangan umum ini menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pemikiran, catatan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah sepanjang 2025. Ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam mengawal penggunaan anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Sjafril.
Pemerataan infrastruktur jadi perhatian
Dari tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan, persoalan infrastruktur menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian.
Fraksi NasDem melalui juru bicara Melda Arisandi, S.Kom., mengapresiasi pembangunan fisik yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Namun, fraksi tersebut meminta optimalisasi pendapatan daerah agar dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Keadilan Pembangunan melalui Endri Avian, S.H., menyoroti pemerataan pembangunan antarwilayah. Fraksi ini meminta agar pembangunan infrastruktur tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu, melainkan menjangkau seluruh kecamatan.
Catatan lainnya datang dari Fraksi Golkar. Melalui juru bicara Nurcholis, S.T., fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah meningkatkan standar capaian kinerja agar hasil pembangunan ke depan semakin maksimal.
Adapun Fraksi PKB melalui Hery Saputra, S.H., menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah selama 2025.
Fraksi PAN yang disampaikan Augustinus Siahaan, S.H., menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan agar berjalan sesuai perencanaan.
Fraksi Gerindra melalui Sutejo, S.M., juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Satria Tubagus Ryan Hermawan, S.H., M.H., menyatakan persetujuan agar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke pembahasan tingkat berikutnya melalui panitia khusus (Pansus).
Berlanjut ke jawaban Bupati dan pembahasan
Pemandangan umum tujuh fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan LKPJ setelah pemerintah daerah menyampaikan nota pengantar pada 31 Maret 2026.
Selanjutnya, pemerintah daerah dijadwalkan memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berikutnya. Catatan dan pertanyaan yang disampaikan DPRD akan menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah, kepala OPD, unsur Forkopimda, perwakilan Kodim 0419/Tanjab, Polres Tanjab Barat, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta undangan lainnya.
Melalui tahapan ini, DPRD diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang tidak hanya mencatat capaian pemerintah daerah, tetapi juga mengarahkan perbaikan terhadap program yang belum berjalan optimal. (*)
Komentar