Tuntut Keadilan Hingga Larut Malam

Tuntut Keadilan Hingga Larut Malam

BEKABAR.ID, KUALATUNGKAL - Aksi demo yang dimulai sejak pagi hari masih terus berlanjut hingga malam tiba. Massa pedemo dari kelompok tani Imam Hasan, Desa Badang, Kecamatan Tungkal Ulu, menunjukkan ketahanan dan tekad mereka dengan bertahan di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kuala Tungkal.

Hingga pukul 20.00 WIB, pantauan media di lokasi menunjukkan situasi yang masih kondusif. Massa pedemo terlihat berkumpul, bahkan ada yang tidur-tiduran di halaman kantor ATR/BPN Kuala Tungkal, menunggu hasil dari tuntutan yang mereka sampaikan.

"Kami sudah siap segalanya, dan sebelum ada kejelasan yang pasti, kami akan tetap bertahan sampai ada keputusan," ungkap salah satu massa pedemo dengan tegas.

Meskipun malam telah tiba, semangat dan kegigihan masyarakat Desa Badang dalam menuntut keadilan terus terpampang. Mereka menekankan bahwa mereka tidak akan mundur sebelum mendapatkan kepastian dan keadilan yang diinginkan.

Berdasarkan informasi terkini, pihak Timdu masih terus melakukan pertemuan di kantor ATR/BPN Kuala Tungkal. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Timdu terkait hasil pertemuan tersebut.

Aksi demo yang berlangsung sepanjang hari ini menjadi sorotan dan menunjukkan determinasi masyarakat Desa Badang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan ketahanan mereka yang terus berlanjut hingga malam hari, mereka berharap agar tuntutan mereka dapat segera direspon dengan serius oleh pihak terkait. 

Sebelumnya, gelombang protes dan tuntutan menggema di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tanjab Barat, saat ratusan orang masyarakat Desa Badang, Kecamatan Tungkal Ilu, Kabupaten Tanjab Barat dari kelompok tani Iman Hasan menuntut pembatalan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT DAS terhadap tanah ulayat mereka seluas 2.963 hektar.

Dalam aksi demo yang digelar pada Senin (29/1/2024), atmosfernya menjadi semakin panas ketika para demonstran bersatu dengan tekad yang bulat, menyuarakan penolakan atas keputusan perpanjangan HGU PT DAS yang dinilai ilegal dan merugikan masyarakat.

"Dengan semangat membara, kami datang ke BPN untuk menegaskan bahwa tanah ulayat Desa Badang seluas 2.963 hektar tidak boleh dimasukkan dalam kawasan HGU PT DAS," tegas Ketua Poktan Desa Badang Dedi dalam orasinya.

Dedi menegaskan bahwa kelompok tani Desa Badang tidak pernah memberikan data atau persetujuan kepada PT DAS terkait tanah ulayat mereka. Jika terbukti bahwa tanah tersebut dimasukkan dalam HGU PT DAS, mereka meminta kementerian ATR/BPN RI untuk segera membatalkan perpanjangan tersebut.

"Aksi ini adalah bentuk perlawanan kami terhadap ketidakadilan. Kami menolak segala kebijakan yang merugikan hak dan kewajiban kami sebagai masyarakat. Belum ada kesepakatan dengan PT DAS, dan perpanjangan HGU ini jelas ilegal," ungkap Dedi dengan penuh semangat.

Aksi ini juga menuntut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjab Barat untuk bersikap adil dan tidak berpihak pada kepentingan perusahaan. Dedi menyoroti bahwa sejak awal, masyarakat Desa Badang menolak setiap kebijakan pemerintah dan PT DAS terkait penyelesaian tanah ulayat mereka.

”Berdasarkan semua fakta yang sudah terjadi kami hari ini kami minta BPN membatalkan perpanjangan HGU PT DAS untuk 2.963 hektar tanah ulayat Desa Badang, dan kami minta BPN tidak berpihak pada perusahaan,” tegasnya.

Di hadapan ratusan massa, Kepala ATR/BPN Tanjab Barat, Idian, merespons aspirasi masyarakat dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Idian berjanji membuka ruang diskusi dan dialog antara perwakilan masyarakat dengan pihak BPN untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran yang disampaikan dalam aksi damai tersebut.

"Saya berterima kasih pada bapak dan ibu yang hadir untuk menyampaikan aspirasi. Saya sudah menyiapkan ruangan untuk 10 orang perwakilan masyarakat agar dapat berdialog terkait isu-isu yang telah disampaikan," ujar Idian.

Suasana dalam aksi demo ini memberikan tekanan lebih kepada BPN Tanjab Barat untuk memberikan kejelasan terkait tanah ulayat Desa Badang yang menjadi sorotan masyarakat. Sementara 10 orang perwakilan masyarakat sudah masuk ke kantor BPN melanjutkan dialog tertutup.  (seb)