BEKABAR.ID, KERINCI – Pj Bupati Kerinci, Asraf berada di bawah sorotan tajam setelah dianggap mengelak dan tidak relevan terkait dugaan pungutan fee proyek oleh salah satu ajudannya.
Setelah bungkam terhadap beberapa kali upaya konfirmasi, akhirnya Asraf mau memberikan keterangan pada Kamis (04/07/24) malam.
Hanya saja, alih-alih memberikan penjelasan yang jelas, Asraf malah berdalih dengan pernyataan yang tidak nyambung dan tak menyentuh inti dari persoalan.
Ketika dimintai komentar mengenai dugaan pungutan fee proyek, Asraf malah membahas soal pelaksanaan kegiatan oleh OPD. "Saya selalu sampaikan dalam rapat dengan OPD agar secepatnya melaksanakan kegiatan. Agar ekonomi masyarakat kita bergerak. Saya sudah minta berkali-kali agar semua OPD segera melaksanakan kegiatan, agar jangan menumpuk di akhir tahun," ujarnya dengan nada defensif.
Asraf juga menyebut bahwa ia menginginkan suasana yang lebih nyaman menjelang Pilkada. "Saya ingin suasana lebih nyaman menjelang Pilkada. Mari kita fokus bekerja sesuai tupoksi kita masing-masing," tambahnya, tanpa memberikan sedikit pun tanggapan konkret mengenai dugaan pungutan fee oleh ajudannya.
Ketika digali lebih lanjut mengenai dugaan tersebut, Asraf tetap tidak memberikan jawaban yang memadai. Meskipun ditanyakan berulang kali, ia tidak menyinggung persoalan tersebut sama sekali. Sikap ini menimbulkan pertanyaan soal integritas serta komitmen Asraf dalam menangani isu ini.
Sebelumnya, Ketua LSM PETISI SAKTI Indra Komano menantang Asraf untuk segera mengevaluasi oknum ajudan yang diduga terlibat dalam pungutan fee proyek. "Kalau tidak ada tindakan tegas dari Asraf, bisa jadi Asraf ikut andil ataupun ikut berkonspirasi terhadap apa yang dilakukan oleh oknum ajudan," tegas Indra dengan keras, Indra menekankan bahwa tidak mungkin ajudan bertindak sejauh itu tanpa sepengetahuan pimpinan.
Keresahan dan ketidakpuasan juga dirasakan oleh para kontraktor yang kini merasa pusing tujuh keliling. Proses lelang yang seharusnya berjalan lancar menjadi tersendat akibat ulah oknum ajudan yang meminta fee sebelum tender dimenangkan. Hal ini tidak hanya meresahkan dinas-dinas, tetapi juga mengganggu kelancaran pembangunan di Kerinci.
Dengan tidak adanya tanggapan tegas dan tindakan konkret dari Asraf, isu ini semakin memanas dan memicu kecaman dari berbagai pihak. Masyarakat dan para kontraktor yang merasa dirugikan kini menunggu dengan harap-harap cemas tindakan nyata dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan proses pembangunan berjalan tanpa hambatan korupsi.
Editor: Sebri Asdian
