Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat, Syufrayogi Syaiful angkat bicara terkait adanya program pemerintah pusat berupa pinjaman modal untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi senilai Rp 935.000.000 untuk modal usaha.

Menurut pria yang menjabat Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kabupaten Tanjab Barat itu, HNSI Tanjab Barat tidak pernah diberi tahu adanya program yang memperhatikan nelayan seperti itu.

"Banyak kelompok nelayan yang kita bentuk dak pernah rasa nya dibantu program ini," ungkap Yogi, sapaan akrabnya.

Menurutnya, program yang sifat nya dibantu melalui dana APBD saja terbatas untuk nelayan mendapatkan nya. "Kalau program ini (Pusat,red) malah kita tidak tau siapa-siapa yang mendapatkannya dan kita tidak pernah diberitau sama sekali," sebutnya.

Yogi memaparkan, pada pemerintahaan terdahulu anggaran untuk nelayan sangat kecil sekali, dan Dirinya selaku Ketua HSNI dan Legislatif yang membidangi hal tersebut sering berdebat dengan tim TAPD Pemkab Tanjabbar.

"Apalagi program dari pusat. Seperti nya pemerintah kurang memperhatikan masalah nelayan," jelasnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyarankan agar pejabat-pejabat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Tanjabbar dan yang membidangi Nelayan Tanjab Barat di evaluasi kerena terkesan tidak mengerti letak daerah ini dipesisir dan masyarakatnya banyak dikategorikan miskin dipesisir, karena mereka kerja hanya untuk mencari makan satu hari.

"Banyak memang pejabat Pemkab yang secara pengambil kebijakan tentang penghangatan tidak paham kebutuhan masyarakat nelayan, ini yang perlu di evaluasi," sarannya.

Dia mengahrapka pada Visi dan Misi Bupati Tanjab Barat sekarang dapat meluangkan perhatian dengan memfokuskan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat pesisir nelayan.

"Kalau cuaca buruk mereka dak bisa kelaut dan terpaksa mereka cari tempat pinjaman sementara untuk mereka maka, ini perlu ada nya perhatian khusus dari pemerintah," harapnya.

Sebelumnya, Sekda Tanjab Barat Agus Sanusi membenarkan adanya bantuan modal buat pengusaha kelautan dan perikanan senilai Rp 935 juta.

"Ya, kita dapat bantuan pinjaman modal untuk usaha bagi pengusaha kelautan dan perikanan,"ujar sekda singkat melalui via WhatsApp pribadinya, Jumat (23/4/21) sore.

Sementara PPL Dinas Kelautan dan Perikanan, Wahyu,selaku pendamping dalam bantuan tersebut di konfirmasi melalui via telepon pribadinya menjelaskan bahwa warga yang berhak mendapat bantuan tersebut adalah pelaku usaha yang bergelut di bidang kelautan dan perikanan baik berupa kelompok maupun peroranga. Besaran bantuan mulai dari sebesar Rp 25 hingga 30 juta.

"Ini dana bergulir, ada pendamping, berupa usulan dari pelaku usaha kelautan dan perikanan," jelas Wahyu.

"Nanti kita verifikasi berapa lama usaha dan kegiatan usaha seperti apa, nanti akan ada tim dari pusat yang ikut memverifikasi. Dengan syarat melampirkan KTP, KK buku nikah bagi yang sudah menikah. Untuk agunan bisa sporadik atau sertifikat. Untuk pengembalian dana bisa dicicil perbulan," kata Wahyu.

Ditanyakan sejauhmana sosialisasi yang dilakukan terkait dana bantuan tersebut,Wahyu mengakui bahwa telah melakukan sosialisasi baik di tingkat RT,lurah bahkan melalui dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Lebih  jelas Wahyu, program bantuan dana bergulir untuk pinjaman pemodal tersebut sejak dari Tahun 2017 silam,"terang nya.

Anehnya bedasarkan hasil krafikasi di lapangan kepada berapa pengusaha nelayan di tanyakan terkait bantuan ini mengaku tidak mengetahui, sehingga diduga sosialisasi yang dilakukan tidak efektif hanya segelintir oknum pengusaha nelayan saja yang tahu. (seb)