BEKABAR.ID, KERINCI - Perbaikan dan peningkatan jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci di jadikan ajang untuk mencari muka oleh beberapa oknum DPRD Kerinci.

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup (Kabid HAM & LH)  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kerinci Kholid Wahyulian. Ia menyebutkan jika para oknum itu terlalu sibuk saling klaim seolah-olah paling berjasa terhadap pembangunan jalan tersebut. Padahal menurut Kholid, pengerjaan jalan dihasilkan dari sinergi semua pihak.

"Ini sangat lucu, masa anggota dewan sibuk saling klaim paling berjasa. Padahal memperjuangkan hak masyarakat kan sudah menjadi tugas mereka. Jangan jadikan panggung politik dan pencitraan klaim pihak  tertentu seolah paling berjasa. Ini merupakan bentuk tugas tanggung jawab dan perhatian kita bersama karena memang banyak warga masyarakat Kabupaten Kerinci yang bermukim dan mencari penghidupan disana," kata Kholid, Senin (1/8/21).

Ia menantang anggota DPRD Kerinci beserta pimpinan untuk menyelesaikan persoalan lain yang  sembraut dan telah mengakar di Kabupaten Kerinci.

"Ada beberapa persoalan di Kabupaten Kerinci belakangan ini yang seharusnya mereka juga hendaknya berani muncul dan tegas dalam menjalankan amanah. Seperti persoalan Islamic Center yang mangkrak, nakes RSUD MA Thalib, galian C dan persolan lainnya. Tetapi sampai hari ini kan tidak nampak progres fungsi pengawasan dari mereka (DPRD Kerinci, ted) terhadap persoalan tersebut. Para wakil rakyat ini juga tampak bungkam," terang dia.

Selain itu Kholid menantang DPRD untuk memperjuangkan kembali anggaran jalan tersebut pada tahun 2022 mendatang hingga pengerjaannya tuntas di tahun yang sama.

"Meski dengan dana yang tergolong kecil, saya sangat mendukung di tahun 2021 jalan itu di perbaiki, tapi saya menyayangkan, pembangunan itu dijadikan pencitraan berbagai pihak bahkan juga isu propaganda dan menyentuh kesan negatif dan menyasar ke berbagai pihak," imbuhnya.

Ia juga mengajak kepada semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan anggaran Rp 800 juta yang di kerjakan secara swakelola langsung dari PUPR Kab Kerinci tersebut. "Semoga hasil pengerjaan maksimal dan dapat memperlancar transportasi masyarakat yang selama ini menjadi kendala," pungkas dia. (cuy/wow)