BEKABAR.ID, SUNGAIPENUH - Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia
(PERTUNI) Kerinci-Sungai Penuh, Fazlur Rahman, atau yang akrab disapa Alun,
mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Sungai Penuh. KPU telah mengundang organisasi disabilitas dalam sosialisasi
Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Sosialisasi ini diadakan khusus
untuk memberikan pemahaman bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra,
mengenai partisipasi mereka dalam Pemilu mendatang.
“Saya sebagai Ketua PERTUNI merasa
bangga dan senang dengan undangan dari KPU Sungai Penuh. Ini menunjukkan bahwa
hak-hak kami sebagai penyandang disabilitas mulai menjadi perhatian serius oleh
pemerintah dan penyelenggara Pemilu di Kota Sungai Penuh," ungkap Alun.
Menurutnya, sosialisasi yang
diselenggarakan KPU ini dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa
penyandang disabilitas, terutama tunanetra, memiliki akses penuh terhadap
proses Pemilu. Dengan adanya program ini, hak suara mereka dapat terlindungi
dan partisipasi mereka dalam memilih menjadi lebih inklusif. Sosialisasi ini
tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga memungkinkan penyandang
disabilitas menyampaikan aspirasi dan masukan langsung kepada penyelenggara
Pemilu.
"Ini merupakan tahun kedua kami
diundang secara khusus oleh KPU, dan melalui sosialisasi ini, saya dan
teman-teman tunanetra bisa lebih memahami proses pemungutan suara serta siap
mengikuti Pilkada 2024,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Alun juga
menyampaikan beberapa hal penting terkait perlindungan hak suara bagi
tunanetra. Ia menekankan pentingnya adanya bantuan pendampingan di TPS. “Seperti
tuntunan menuju bilik suara, serta petugas khusus yang dapat membantu
menjelaskan isi kertas suara dengan menjaga jarak yang aman untuk memastikan
kerahasiaan suara tetap terjaga,” bebernya.
Selain itu, Alun berharap agar KPU
dapat menyediakan kertas suara dalam format braille. Ini memungkinkan tunanetra
untuk memilih secara mandiri tanpa bantuan penuh dari petugas. Namun, jika
tidak memungkinkan, ia meminta agar petugas dapat membantu membuka kertas
suara, menjelaskan isi suara dengan jelas, lalu memberikan waktu privasi bagi
tunanetra untuk mencoblos.
Selain itu, dia juga mengusulkan agar
petugas yang mendampingi dapat memastikan kertas suara ditutup dengan rapi dan
memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara tanpa merusak kerahasiaan. Setelah
mencoblos, tunanetra dipandu untuk mencelupkan jari ke tinta dan dikembalikan
ke tempat duduk dengan aman.
“Ini adalah masukan saya sebagai
Ketua PERTUNI, dan saya berharap semua poin ini bisa diterapkan dengan baik
demi menjaga hak suara para penyandang disabilitas tunanetra,” ujar Kabid Kader
di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 2018.
Sebagai seorang guru penggerak, Alun
berharap pemerintah dan penyelenggara Pemilu semakin peka terhadap kebutuhan
kelompok disabilitas. Ini penting agar semua warga negara, tanpa terkecuali,
dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Ia menambahkan, sosialisasi
seperti ini menunjukkan bahwa Pemilu di Indonesia semakin menuju arah inklusif
dan lebih adil bagi semua lapisan masyarakat.
"Sosialisasi ini menjadi contoh
yang sangat baik bagi semua KPU di berbagai daerah agar lebih memperhatikan
hak-hak suara dari semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas,” tukasnya.
Editor: Sebri Asdian
