BEKABAR.ID, JAMBI - Ditengah pandemi, semua pihak bahu-membahu untuk memberikan solusi atas persoalan dari dampak yang menimbulkan krisis di berbagai sektor.

Banyak pihak yang memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan maupun sembako agar persoalan ini tidak terlalu bergantung pada APBD yang ada.

Dalam situasi demikian, Wakil Ketua DPRD Provinsi Rocky Candra diketahui malah melakukan renovasi ruang kerja miliknya di Gedung DPRD Provinsi Jambi. Dari informasi yang didapatkan bekabar.id, tak tanggung-tanggung, hanya untuk renovasi ruangannya saja menelan anggaran mencapai Rp 765 juta.

Saat ini, kegiatan renovasi ruangan politisi Partai Gerindra tersebut sedang berjalan. Para pekerja dan bahan-bahan renovasi baik itu berupa material juga sudah berada di lokasi. Tentunya hal demikian memicu kritik dari berbagai kalangan.

Analis Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi Dr. Pahrudin HM, M.A. kepada bekabar.id mengatakan, yang harus dipahami dalam penganggaran itu adalah aturan-aturan.

"Sepintas kita lihat penganggaran ini sudah pasti dilakukan pada tahun lalu, bukan beberapa bulan yang sudah-sudah, akan tetapi tahun lalu belum terealisasi. Artinya dari sisi regulasi kemungkinan besar dari apa yang dilakukan itu memang tidak ada salahnya," jelas doktor ilmu sosial dan ilmu politik jebolan Universitas Airlangga ini, Senin (30/8/21).

Namun problemnya saat ini menurut Pahrudin ialah didalam kehidupan tidak hanya terkait dengan regulasi saja, ada yang lebih tinggi dari pada regulasi, yakni etika.

"Jika menganalisisnya dengan pendekatan etika politik, etika ini harusnya menjadi payung dari semuanya. Ketika kita bertindak bahkan urusan pribadi pun, etika yang harus menjadi landasan. Bahwa hari ini kita masih di dalam suasana tidak normal karena COVID-19. Banyak sekali refocusing anggaran yang harusnya untuk kepentingan rakyat, etika seperti inilah yang harus juga diindahkan," katanya.

Mestinya, ujar Pahrudin, selaku politisi wajib punya empati dan hati nurani dengan melihat suatu kebutuhan itu kategorinya primer atupun tidak.

"Apakah ini suatu kebutuhan yang mendesak? Apakah memang harus sekarang di renovasi atau tidak, tentunya dengan melihat situasi dan kondisi saat ini," tutur dia.

Pahrudin menyebutkan, banyak sekali fasilitas-fasilitas kesehatan masih bobol, ada insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang belum dicairkan.

"Seharusnya pimpinan DPRD Provinsi Jambi harus menyikapi hal itu terlebih dahulu. Disana para Nakes mempertaruhkan nyawa, sudah sepatutnya para nakes mendapatkan reward ataupun penghargaan berupa insentif, akan tetapi tidak dicairkan," ucapnya.

Dalam politik itu, kata dia, disamping regulasi, ada yang namanya etika politik yang harus dijunjung tinggi oleh semua masyarakat maupun seorang politisi.

"Jangan sampai Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dengan mudahnya mengeluarkan sesuatu yang bukan kebutuhan sekarang. Seharusnya bisa diundur ataupun ditunda untuk beberapa tahun yang akan datang, jadi politisi juga harus beretika," imbuhnya.

Ia mengungkapkan pernah beberapa kali datang ke ruangan Rocky Candra, baginya ruangan itu masih cukup baik dan tidak perlu direnovasi dalam waktu sekarang ini.

"Sebagai rakyat Jambi, kalau renovasi mungkin bisa ditunda, dana itu bisa digunakan untuk kepentingan yang jauh lebih lebih mendesak. Atau bisa digunakan beberapa persennya saja dengan keperluan yang sangat urgent seperti fasilitas komunikasi yang perlu digunakan terkait kinerja seorang pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Hal yang demikian tentu masih bisa di tolerir," bebernya.

Ia juga menyatakan cara ini cukup melukai perasaan publik dan apa yang dilakukan oleh salah seorang pimpinan DPRD Provinsi itu kurang elok.

"Politisi itu harus mengindahkan perasaan publik dengan mengeluarkan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Masyarakat yang berdampak COVID-19 sebetulnya lebih banyak dari yang terdata. Hal-hal yang seperti inilah seharusnya betul-betul diperhatikan oleh politisi pimpinan DPRD," terangnya.

Ia menuturkan, ini juga menjadi catatan untuk siapapun, baik tim penganggaran serta OPD terkait. Bagaimana betul-betul bekerja dengan mengedepankan kepentingan publik dengan melihat skala prioritas dan non prioritas.

"Kami minta kepada abang kami Rocky Chandra untuk menunda dahulu renovasi ruangan, memang sebagian orang ada yang berlindung dengan mengatakan bahwa aturannya tidak salah. Itu memang betul, akan tetapi kita harus mengedepankan etika politik terlebih dahulu," pungkas.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Candra hingga berita ini di publish masih enggan berkomentar ketika dikonfirmasi untuk menanggapi hal ini. (seb)