BEKABAR.ID, KERINCI - Di tengah keluhan sekolah rusak, ruang belajar sempit, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan di sejumlah desa, anggaran yang digelontorkan pada bidang pendidikan terlihat hadir dengan wajah yang ganjil.

Belanja pegawai membengkak, anggaran administrasi tetap berjalan. Rapat dan koordinasi terus hidup. Namun sejumlah program yang langsung menyentuh kebutuhan siswa dan sekolah malah bernilai nol rupiah.

Dari data yang berhasil dihimpun bekabar.id, pola anggaran yang memunculkan pertanyaan serius, apakah pendidikan sedang dibangun, atau sekadar birokrasi pendidikan yang dipelihara?

Dalam dokumen tersebut, Dinas Pendidikan Kerinci mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 297,4 miliar hanya untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Belum termasuk berbagai belanja administrasi lain, mulai dari rapat koordinasi, penyusunan dokumen, konsultasi, hingga operasional birokrasi.

Di sisi lain, sejumlah program penting justru kosong anggaran.

Pembangunan ruang kelas baru tercatat nihil. Pembangunan unit sekolah baru juga nihil. Pengadaan perlengkapan peserta didik nol rupiah. Bahkan rehabilitasi sedang dan berat ruang kelas sekolah juga tercatat Rp 0.

Artinya, di saat ribuan siswa masih belajar di ruang kelas yang memprihatinkan, APBD 2026 justru tidak menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan maupun rehabilitasi sekolah dalam sejumlah pos penting.

Kondisi ini menjadi ironi besar bagi daerah yang selama ini masih menghadapi persoalan pendidikan dasar di berbagai wilayah.

Di banyak desa pelosok Kerinci, masyarakat masih mengeluhkan kondisi sekolah dengan fasilitas terbatas. Sebagian sekolah menghadapi persoalan ruang belajar yang tidak memadai, keterbatasan sarana, hingga minimnya fasilitas penunjang pendidikan.

Namun dalam struktur APBD, prioritas justru terlihat mengarah pada belanja birokrasi.

Tak hanya gaji ASN yang jumbo, berbagai kegiatan administratif juga tetap mendapat alokasi anggaran.

Misalnya:

• penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mencapai Rp 99,5 juta,
• dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Rp 102,5 juta,
• penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp 40 juta,
• koordinasi penyusunan RKA-SKPD Rp 30 juta,
• hingga berbagai kegiatan administrasi lainnya yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

Sementara kebutuhan dasar siswa justru tertinggal.

Pengadaan buku teks dan nonteks peserta didik tercatat nol rupiah. Pengadaan perlengkapan peserta didik juga nihil. Pengadaan alat praktik dan alat peraga PAUD pun tidak dianggarkan.

Yang menarik, pemerintah daerah masih menganggarkan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, pelatihan, koordinasi, dan sosialisasi dengan nilai puluhan juta rupiah. Namun program fisik yang menyentuh langsung siswa dan sekolah justru banyak yang kosong.

Fenomena ini memperlihatkan pola klasik birokrasi daerah, administrasi tetap berjalan, tetapi kebutuhan dasar pelayanan publik belum menjadi prioritas utama.

Dalam APBD tersebut, bahkan program revitalisasi bahasa daerah juga nihil anggaran. Penyusunan modul bahasa daerah juga kosong.

Aktivis muda Kerinci Yopi Afrizal menilai struktur APBD pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun 2026 menunjukkan Dinas Pendidikan gagal menempatkan kebutuhan siswa sebagai prioritas utama. Menurutnya, anggaran pendidikan justru lebih banyak habis untuk menghidupi birokrasi dibanding memperbaiki kualitas fasilitas sekolah.

“Kita sangat prihatin melihat struktur APBD pendidikan Kerinci tahun 2026. Ketika ruang kelas baru tidak dianggarkan, rehabilitasi sekolah nihil, buku siswa nihil, justru belanja aparatur dan administrasi sangat besar. Ini menunjukkan orientasi pendidikan kita masih birokratis, belum berpihak kepada siswa,” ujarnya, Minggu (17/05/26).

Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi ironi di tengah masih banyaknya persoalan pendidikan di Kerinci, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. “Di lapangan masih banyak sekolah dengan fasilitas terbatas. Ada ruang belajar yang butuh perbaikan, ada kebutuhan buku dan perlengkapan siswa yang belum maksimal. Tapi dalam APBD, yang terlihat justru rapat, koordinasi, administrasi, dan belanja birokrasi tetap gemuk,” katanya.

Yopi menilai Disdik Kabupaten Kerinci seharusnya menjadikan pembangunan fasilitas pendidikan sebagai prioritas utama dibanding mempertahankan pola anggaran yang terlalu berat di belanja aparatur.

“Kalau anggaran pendidikan hanya habis untuk menggaji sistem, lalu kapan sekolah dibangun? Kapan ruang kelas diperbaiki? Jangan sampai pendidikan hanya sibuk mengurus administrasi, sementara siswa dibiarkan belajar dengan fasilitas seadanya,” tegasnya.

Ia juga meminta DPRD Kabupaten Kerinci tidak sekadar mengesahkan APBD, tetapi benar-benar mengawasi arah penggunaan anggaran pendidikan.

“DPRD jangan hanya menjadi stempel anggaran. Mereka harus berani mengevaluasi kenapa program-program yang langsung menyentuh kebutuhan siswa justru banyak yang nol rupiah,” tutupnya.

Hanya saja, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Isra Kamar belum memberikan jawaban atas upaya konfirmasi yang dilakukan oleh bekabar.id.

Editor: Sebri Asdian