BEKABAR.ID, MUAROJAMBI – Penanganan perkara dugaan perusakan gembok ruko di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kian kehilangan arah. Berkas perkara yang berulang kali bolak-balik antara penyidik kepolisian dan kejaksaan memicu kecurigaan publik. Di tengah jalan buntu administrasi hukum ini, muncul desakan keras untuk mengusut dugaan aliran dana sebesar Rp400 juta yang disinyalir sengaja digelontorkan demi memperlambat proses hukum.
Ketua Bidang Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Geliat Anak Negeri (LSM GAN), Fengki Efniza, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dan Kejaksaan Agung turun tangan. Menurutnya, ketidakpastian hukum yang dipelihara lewat mekanisme petunjuk (P-19) yang terus berulang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Terlebih, kata Fengki, penyidik Polsek Sungai Gelam mengeklaim telah merampungkan seluruh petunjuk jaksa usai ekspose perkara bersama pada Oktober 2026. Alih-alih menaikkan status berkas menjadi lengkap (P-21), jaksa peneliti justru memunculkan keraguan baru tanpa alasan yang transparan.
“Kalau memang masih ada kekurangan, sampaikan secara terbuka apa kekurangannya. Jangan sampai mekanisme P-19 justru menimbulkan kesan sebagai ruang untuk memperpanjang penanganan perkara tanpa kejelasan alasan hukum,” ujar Fengki, Selasa (10/11/2026).
Ironisnya, upaya konfirmasi yang dilayangkan oleh LSM GAN kepada sejumlah petinggi korps adhyaksa justru bertepuk sebelah tangan. Fengki mengaku telah mencoba meminta kejelasan dari Kasi Pidum Kejari Muaro Jambi Tommy Detasatria, Kepala Kejari Muaro Jambi Karya Graham Hutagaol, hingga Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi.
Alih-alih mendapat penjelasan substantif, nomor kontak para pejabat penegak hukum tersebut mendadak sulit dihubungi. Tampilan foto profil hilang mendadak dan pesan singkat hanya menyisakan satu centang, yang mengindikasikan nomor aktivis tersebut telah diblokir.
“Seharusnya pejabat penegak hukum terbuka terhadap pertanyaan publik. Jangan berlindung di balik jabatan ketika masyarakat meminta penjelasan,” tegasnya.
Sorotan kian menajam menyusul desas-desus adanya aliran uang senilai Rp400 juta yang diduga berupaya membegal penegakan hukum dalam kasus ini. LSM GAN menuntut agar dugaan tersebut tidak dianggap angin lalu oleh pengawas internal kejaksaan.
Bagi Fengki, indikasi suap ini harus dibuktikan secara objektif. Jika tudingan tersebut tidak benar, institusi kejaksaan wajib membuktikannya melalui transparansi berkas. Namun, jika benar ada oknum penegak hukum yang bermain mata di balik meja hijau, hukum harus diseret tanpa pandang bulu.
“Kami meminta dugaan suap lebih kurang Rp400 juta ini diusut secara terang. Jika memang tidak benar, silakan dibantah dengan penjelasan dan bukti. Tetapi jika ada indikasi keterlibatan oknum, jangan ada yang dilindungi,” ucapnya.
Persoalan bolak-balik berkas ini juga menabrak semangat Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/12/2020. Beleid tersebut menggarisbawahi agar jaksa peneliti menyampaikan petunjuk secara komprehensif sejak awal, guna menghindari praktek pingpong dalam berkas perkara yang melelahkan pencari keadilan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kasi Pidum Kejari Muaro Jambi, Kajari Muaro Jambi, maupun Kajati Jambi terkait alasan mandeknya status P-21 maupun bantahan atas dugaan aliran dana ratusan juta rupiah tersebut. Redaksi masih membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait agar polemik hukum di Muaro Jambi ini tidak menjadi preseden kelam bagi independensi peradilan di tanah air. (*)
Komentar