BEKABAR.ID, TANJABBARAT – Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan menghasilkan pejabat yang benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin organisasi perangkat daerah.
Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, H. Muh. Sjafril Simamora, S.H., menilai proses seleksi pejabat strategis harus mengedepankan sistem merit. Artinya, penempatan seseorang dalam jabatan pemerintahan harus didasarkan pada kemampuan dan rekam jejak, bukan faktor di luar kompetensi.
Hal itu disampaikan Sjafril saat mendampingi Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat, meninjau pelaksanaan hari kedua uji kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Gedung Assessment Center, Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).
Sebanyak 24 peserta mengikuti tahapan simulasi kompetensi dan wawancara mendalam menggunakan metode Competency Based Interview (CBI). Proses tersebut bertujuan menggali rekam jejak, integritas, serta kapasitas kepemimpinan masing-masing peserta.
Menurut Sjafril, seleksi ini menjadi tahapan penting karena pejabat yang nantinya terpilih akan memegang peran strategis dalam menentukan arah pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Jabatan pimpinan tinggi bukan sekadar posisi struktural. Pejabat yang mendudukinya harus memiliki kemampuan manajerial, integritas, dan keberanian mengambil keputusan yang tepat. Sebab, kinerja organisasi perangkat daerah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinannya,” ujar Sjafril.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga objektivitas selama proses seleksi. Penggunaan lembaga penguji independen seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan penilaian dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang terukur.
“Proses seleksi harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Penilaian hendaknya benar-benar bertumpu pada kompetensi, pengalaman, dan kapasitas masing-masing, sehingga pejabat yang terpilih nantinya memang sesuai dengan kebutuhan organisasi,” katanya.
Sjafril berharap hasil seleksi tidak hanya menghasilkan pejabat yang memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mampu mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat pada akhirnya menunggu hasil kerja birokrasi melalui pelayanan publik yang lebih baik, program pembangunan yang berjalan efektif, serta penyelesaian persoalan daerah secara tepat.
“Yang paling penting setelah proses seleksi selesai adalah bagaimana pejabat terpilih membuktikan kapasitasnya melalui kinerja. Jangan sampai pergantian atau pengisian jabatan hanya menjadi perubahan struktur, tetapi tidak diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian program,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Anwar Sadat menyatakan pemerintah daerah menyerahkan proses penilaian kepada tim asesor profesional dari LAN RI untuk menjaga objektivitas seleksi. Kepala BKPSDM Tanjab Barat, Saldi, S.H., turut mendampingi kegiatan tersebut. (*)
Komentar