BEKABAR.ID, TANJABBARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan. Pemetaan ini dinilai penting agar penanganan tidak sekadar menjadi program umum, tetapi benar-benar menyasar desa dan masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr H Katamso, SA, SE, ME, saat membuka Ekspose Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Aula Hotel Grand Ariyadh Kuala Tungkal, Senin (10/11/2026).
Katamso mengatakan persoalan kerawanan pangan bukan persoalan sederhana. Ada sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari ketersediaan bahan pangan, kemampuan masyarakat menjangkau pangan, hingga pemanfaatan pangan dalam kehidupan sehari-hari.
“Masalah rawan pangan merupakan tantangan bagi semua pengambil kebijakan karena merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor. Karena itu, dukungan berbagai program dan kegiatan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasinya,” kata Katamso.
Menurutnya, salah satu instrumen penting untuk mengetahui kondisi tersebut adalah FSVA. Peta ini tidak hanya menyajikan informasi geografis, tetapi juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerentanan pangan.
Dalam pemetaan tersebut, wilayah dikelompokkan ke dalam tiga kategori prioritas, yakni Prioritas 1 atau sangat rentan, Prioritas 2 atau rentan, dan Prioritas 3 atau cukup rentan.
“Melalui peta ini, kita bisa melihat situasi ketahanan pangan di setiap wilayah berdasarkan tingkat prioritasnya. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui wilayah mana yang membutuhkan perhatian lebih,” jelasnya.
Katamso menyebut penyusunan FSVA mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
Penyusunan peta kabupaten menggunakan 11 indikator yang mencakup tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
Data tersebut dihimpun melalui keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, termasuk dukungan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendekatan Small Area Estimation.
Menurut Katamso, ketepatan data menjadi faktor penting karena hasil pemetaan akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan program penanganan kerawanan pangan.
“Tujuan ekspose ini adalah menyajikan titik-titik rentan rawan pangan hingga tingkat desa, mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan di suatu wilayah, serta menyediakan informasi untuk mengembangkan strategi dan perencanaan program yang tepat,” ujarnya.
Dia pun meminta seluruh OPD terkait tidak berhenti pada penyusunan dan pemaparan peta. Hasil FSVA harus ditindaklanjuti melalui program konkret yang sesuai dengan persoalan masing-masing wilayah.
“Jadikan kegiatan ini sebagai momentum agar seluruh OPD dan instansi bergerak bersama dalam mengentaskan desa-desa yang rentan rawan pangan. Dengan semangat bersama, saya yakin kita mampu mengatasinya,” tegas Katamso.
Ekspose FSVA tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, sejumlah kepala perangkat daerah Pemkab Tanjung Jabung Barat, para camat se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Editor: Sebri Asdian
Komentar