BEKABAR.ID, TANJABBARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat melanjutkan rangkaian pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna kedua yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (6/4/2026).

Agenda paripurna kali ini diisi dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar LKPJ yang sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir Maret lalu.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanjab Barat, H. Muh Sjafril Simamora, SH, didampingi Wakil Ketua II Hasan Basyri Harahap, SH. Hadir pula Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pengantarnya, Sjafril Simamora menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Melalui forum tersebut, setiap fraksi diberikan ruang untuk menyampaikan apresiasi, kritik, maupun masukan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025.

Menurutnya, pembahasan LKPJ tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi merupakan momentum bagi DPRD untuk memastikan bahwa berbagai program yang dibiayai oleh uang rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Melalui pandangan umum fraksi, DPRD menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah semakin baik ke depan," ujar Sjafril.

Satu per satu juru bicara fraksi kemudian menyampaikan sikap politik masing-masing terhadap laporan yang disampaikan pemerintah daerah. Meski secara umum memberikan apresiasi atas capaian pembangunan selama tahun 2025, mayoritas fraksi tetap menyisipkan sejumlah catatan kritis yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah.

Isu pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sorotan yang paling banyak mengemuka dalam forum tersebut. Sejumlah fraksi menilai pembangunan fisik yang telah berjalan perlu terus ditingkatkan dengan memperhatikan prinsip keadilan antarwilayah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh kecamatan.

Fraksi NasDem melalui Melda Arisandi memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian pembangunan yang telah diraih pemerintah daerah. Namun, fraksi tersebut mendorong agar pemerintah lebih optimal menggali potensi pendapatan daerah guna memperkuat pembiayaan pembangunan, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Keadilan Pembangunan melalui Endri Avian menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur hendaknya tidak terpusat pada wilayah tertentu, melainkan harus menjangkau seluruh kecamatan secara proporsional.

Dukungan terhadap capaian kinerja pemerintah juga disampaikan Fraksi PKB. Melalui juru bicaranya, Hery Saputra, fraksi ini menyampaikan apresiasi atas berbagai program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025.

Hal senada disampaikan Fraksi Golkar yang menilai capaian pemerintah daerah sudah menunjukkan hasil positif. Namun demikian, Golkar meminta agar standar kinerja terus ditingkatkan sehingga hasil pembangunan yang dicapai dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pembangunan daerah. Melalui Augustinus Siahaan, fraksi tersebut menyatakan siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

Sementara Fraksi Gerindra melalui Sutejo memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025. Adapun Fraksi PDI Perjuangan secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya melalui panitia khusus (Pansus).

Rapat paripurna berlangsung tertib hingga selesai. Seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penting dalam agenda berikutnya, yakni penyampaian jawaban Bupati terhadap berbagai pertanyaan, masukan, dan catatan yang telah disampaikan legislatif.(*)