BEKABAR.ID, SUNGAIPENUH – Pembenahan sektor perdagangan menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Kota Sungai Penuh. Sepanjang 2026, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) mulai melakukan sejumlah langkah, mulai dari penataan pedagang, pembangunan pasar, digitalisasi retribusi hingga membuka akses permodalan bagi pedagang kaki lima (PKL).
Kepala Disdagrin Kota Sungai Penuh, Jumadil, S.E., M.Si., mengatakan salah satu langkah yang telah dilakukan adalah merelokasi pedagang dari Jalan M. Yamin ke Pasar Tanjung Bajure.
Relokasi tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pedagang diarahkan menempati lokasi pasar yang telah disediakan sehingga aktivitas perdagangan lebih tertata.
“Penataan pedagang bukan semata-mata memindahkan mereka dari satu tempat ke tempat lain. Kita ingin fungsi jalan dan trotoar kembali sebagaimana mestinya, tetapi aktivitas ekonomi pedagang juga tetap berjalan. Karena itu, Pasar Tanjung Bajure menjadi lokasi yang kita siapkan,” kata Jumadil kepada bekabar.id, Sabtu (07/11/26).
Selain penataan pedagang, Disdagrin juga mendorong pembenahan infrastruktur perdagangan melalui pembangunan Pasar Sungai Penuh.
Menurut Jumadil, pasar memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, fasilitas perdagangan perlu terus dibenahi agar aktivitas jual beli berlangsung lebih nyaman dan mendukung pertumbuhan usaha masyarakat.
Di sektor pendapatan daerah, Disdagrin mulai menerapkan digitalisasi penarikan retribusi atau e-retribusi melalui kerja sama dengan Bank Kerinci. Langkah ini ditujukan untuk menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus membuat sistem pembayaran lebih transparan dan tertata.
“Kita ingin pengelolaan retribusi semakin transparan dan akuntabel. Dengan sistem digital, pencatatan transaksi diharapkan lebih tertib sehingga potensi kebocoran PAD bisa ditekan,” ujarnya.
Tak hanya mengurus pasar, Disdagrin juga berupaya memperkuat kemampuan ekonomi pedagang kecil. Salah satunya melalui kerja sama dengan Bank Kerinci dalam menyediakan akses bantuan permodalan bagi PKL dengan plafon pinjaman maksimal Rp 20 juta.
Program tersebut diharapkan memberi kesempatan kepada pedagang untuk mengembangkan usaha tanpa harus terkendala keterbatasan modal.
“Kami ingin pedagang kecil juga memiliki kesempatan untuk berkembang. Akses permodalan ini diharapkan membantu mereka menambah modal usaha dan meningkatkan kapasitas perdagangan,” jelas Jumadil.
Di sektor industri kecil dan menengah (IKM), pembinaan juga dilakukan, terutama terhadap pengrajin batik dan anyaman di Kota Sungai Penuh. Produk kerajinan lokal dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai identitas sekaligus sumber ekonomi masyarakat.
Promosi produk lokal turut dilakukan melalui keikutsertaan Dekranasda Kota Sungai Penuh dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Pameran Kriya Nusa di Jakarta.
Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, Disdagrin melaksanakan operasi pasar guna mengantisipasi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama beras dan gas LPG.
Jumadil mengatakan pengendalian harga menjadi perhatian karena gejolak harga kebutuhan pokok dapat langsung dirasakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Kami berupaya menjaga agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga tidak memberatkan masyarakat. Operasi pasar menjadi salah satu langkah yang dilakukan ketika terjadi kenaikan harga,” katanya.
Bidik Revitalisasi Pasar Tanjung Bajure Rp 50 Miliar
Di tengah pembenahan yang berjalan, Disperindag juga tengah mengajukan proposal bantuan anggaran APBN untuk revitalisasi Pasar Tanjung Bajure melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai usulan revitalisasi tersebut mencapai Rp 50 miliar.
Jumadil berharap usulan itu mendapat dukungan pemerintah pusat sehingga pembenahan Pasar Tanjung Bajure dapat dilakukan lebih menyeluruh.
“Pasar Tanjung Bajure membutuhkan perhatian dan pembenahan agar semakin representatif. Karena itu, kita sedang mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Harapannya, revitalisasi ini bisa terealisasi sehingga pedagang dan masyarakat mendapatkan fasilitas pasar yang lebih baik,” ungkapnya.
Memasuki usia ke-18 Kota Sungai Penuh, Jumadil menegaskan bahwa pembangunan sektor perdagangan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik pasar. Penataan pedagang, tata kelola retribusi, akses permodalan, pembinaan industri lokal, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok harus berjalan beriringan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembenahan perdagangan pada akhirnya bukan hanya pasar yang terlihat lebih baik. “Tetapi juga pedagang yang semakin berkembang dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan perdagangan lebih layak,” demikian kata dia.
Editor: Sebri Asdian
Komentar