BEKABAR.ID, TANJABBARAT – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut diberikan setelah tujuh fraksi menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna keempat DPRD, Selasa (1/9).
Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, S.E., yang memimpin langsung rapat paripurna tersebut, menegaskan bahwa persetujuan terhadap perubahan APBD bukan sekadar menyelesaikan tahapan administrasi anggaran. Lebih dari itu, keputusan tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Hamdani, pembahasan perubahan APBD merupakan bagian penting dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran pemerintah daerah tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan publik.
“Persetujuan ini merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Kami berharap setiap program yang telah direncanakan dalam perubahan APBD dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Hamdani.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang telah disepakati. Jangan sampai anggaran yang sudah dibahas dan disetujui tidak berjalan maksimal atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir dan menyatakan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026. Persetujuan itu disampaikan setelah Badan Anggaran DPRD memaparkan laporan hasil pembahasan.
Ketujuh fraksi tersebut yakni PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gerindra, PAN, Kebangkitan Bangsa, dan Keadilan Pembangunan.
Rapat paripurna turut dihadiri Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat, Wakil Bupati Katamso, Wakil Ketua II DPRD Hasan Basyri Harahap, serta 23 anggota DPRD dan unsur Forkopimda.
Setelah mendapat persetujuan bersama, Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jambi untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Bagi DPRD, tahapan berikutnya menjadi bagian yang tidak kalah penting, yakni memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Komentar