BEKABAR.ID, TANJABBARAT – Anggaran bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp15 miliar untuk penanggulanhan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, dialokasikan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran tersebut mencakup kebutuhan penanganan darurat bencana, pengadaan sarana dan prasarana, hingga dukungan pelayanan kesehatan dan pemantauan lingkungan.
Berdasarkan rincian anggaran dalam dokumen yang diperoleh, dana tersebut tersebar pada enam perangkat daerah, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
BPBD Tanjung Jabung Barat menjadi penerima alokasi terbesar, dengan anggaran mencapai Rp8.720.945.000. Dana tersebut tercatat untuk program aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
Dalam rincian belanjanya, anggaran BPBD mencakup pengadaan peralatan kantor, bahan bakar dan pelumas, jasa tenaga penanganan bencana, dukungan operasional lapangan, hingga pengadaan sejumlah peralatan dan kendaraan bermotor khusus.
Sementara itu, BKAD Tanjung Jabung Barat memperoleh alokasi Rp1.683.255.000 untuk pengelolaan dana darurat dan mendesak, termasuk belanja tidak terduga.
Dinas Kesehatan mendapat alokasi Rp1.206.928.000 untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi penduduk dalam kondisi kejadian darurat. Anggaran tersebut antara lain mencakup belanja bahan, peralatan, dan obat-obatan.
Berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup memperoleh Rp1.374.170.000 yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media lingkungan.
Adapun Dinas PUPR mendapatkan anggaran Rp810.240.000 untuk kegiatan pembangunan embung dan penampung air lainnya. Dalam rincian dokumen, anggaran ini mencakup jasa konsultansi pengawasan serta pemeliharaan bangunan air dan jaringan irigasi.
Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memperoleh alokasi Rp1.204.462.000 untuk pengadaan sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan operasional, peralatan bengkel bermesin, serta bangunan air bersih atau air baku.
Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Endri Avian, menyatakan siap mengawal realisasi anggaran bantuan tersebut agar benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Endri, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diikuti dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Anggaran ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung penanganan karhutla di Tanjung Jabung Barat. Kita tidak ingin anggaran yang sudah dialokasikan hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi harus diwujudkan dalam program dan pengadaan yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” demikian pernyataan Endri Avian, Sabtu (24/10/26).
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD, mulai dari proses pengadaan hingga realisasi anggaran di lapangan.
“Sebagai anggota DPRD, saya siap mengawal realisasinya. Penggunaan anggaran harus sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki manfaat yang jelas, terutama dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan karhutla,” lanjut dia.
Pengawasan, kata Endri, juga diperlukan agar sarana dan prasarana yang dibeli dapat mendukung kesiapan petugas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
“Dengan total alokasi Rp15 miliar, pelaksanaan program di enam OPD tersebut menjadi perhatian, terutama dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan penanganan karhutla di lapangan,” jelas dia.
Politisi PPP ini menambahkan, transparansi penggunaan anggaran dan evaluasi terhadap hasil kegiatan penting dilakukan agar bantuan tersebut tidak sekadar terserap secara administratif. “Tapi juga mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi keadaan darurat,” tukasnya.
Editor: Sebri Asdian
Komentar