BEKABAR.ID, KERINCI – Bupati Kerinci Monadi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/Diskominfo/2026 tentang kewajiban mematuhi standar identitas visual resmi Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pembuatan dan penggunaan media publikasi, termasuk yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Surat edaran yang ditetapkan pada 12 November 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah, camat, direktur Perumda Tirta Sakti, direktur RSUD, kepala UPT/UPTD, kepala satuan pendidikan, kepala puskesmas hingga kepala desa dan lurah di wilayah Kabupaten Kerinci.
Kebijakan ini diterbitkan menyusul maraknya penggunaan teknologi AI dalam pembuatan berbagai materi publikasi, seperti poster, flyer, banner, infografis, gambar ucapan hingga video grafis. Dalam perkembangannya, ditemukan sejumlah desain yang tidak sesuai dengan identitas visual resmi pemerintah daerah.
Beberapa ketidaksesuaian tersebut di antaranya perubahan logo, lambang daerah, warna, foto pimpinan daerah, atribut hingga elemen grafis lainnya.
Melalui surat edaran itu, Monadi menegaskan bahwa penggunaan teknologi AI tidak boleh menjadi alasan untuk mengubah atau memanipulasi identitas visual resmi Pemerintah Kabupaten Kerinci.
“Penggunaan teknologi AI dalam pembuatan media publikasi harus dilakukan secara cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Setiap hasil desain wajib diperiksa dan diverifikasi sebelum dipublikasikan, terutama terkait keaslian wajah pimpinan daerah, ketepatan nama, gelar, jabatan, logo, lambang daerah, warna, atribut serta informasi yang dicantumkan,” demikian salah satu ketentuan dalam surat edaran tersebut.
Monadi juga menekankan pentingnya menjaga keseragaman identitas visual pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh pihak yang menggunakan nama, logo, lambang maupun foto pimpinan daerah dalam materi publikasi harus mengacu pada standar resmi yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai kemudahan teknologi justru mengakibatkan perubahan identitas resmi, kesalahan informasi, maupun menurunkan kredibilitas dan wibawa Pemerintah Kabupaten Kerinci,” demikian penegasan yang disampaikan dalam surat edaran tersebut.
Selain mengatur penggunaan AI, surat edaran itu juga mewajibkan setiap perangkat daerah, instansi, lembaga, organisasi, komunitas maupun pihak lainnya yang membuat publikasi berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memedomani standar identitas visual resmi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Pihak yang hendak menggunakan nama, logo, lambang daerah, foto pimpinan, atribut maupun identitas pemerintah daerah juga diminta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Diskominfo Kabupaten Kerinci guna memastikan kesesuaian desain dan materi publikasi.
Diskominfo selanjutnya bertindak sebagai koordinator penyediaan dan pendistribusian pedoman, materi serta template desain resmi yang dapat dijadikan acuan seluruh pihak.
Dalam ketentuan lainnya, kepala perangkat daerah dan pihak terkait bertanggung jawab memastikan jajaran di lingkungan kerja masing-masing mematuhi surat edaran tersebut.
Apabila ditemukan materi publikasi yang tidak sesuai, harus segera dilakukan perbaikan, penyesuaian atau penarikan.
Monadi berharap kebijakan tersebut menjadi pedoman bersama agar penggunaan teknologi digital, khususnya AI, tetap memperhatikan keaslian identitas pemerintah daerah.
Surat edaran itu mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diminta untuk segera disosialisasikan serta ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah dan pihak terkait.
Editor: Sebri Asdian
Komentar