BEKABAR.ID, TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggandeng Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memperkuat perlindungan dan penempatan tenaga kerja asal daerah itu ke luar negeri. Kerja sama ini salah satunya diarahkan untuk mencegah warga berangkat melalui jalur ilegal atau nonprosedural.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat bersama Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KP2MI, Dwi Setiawan, di Gedung Graha Pratama, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Kerja sama yang dirancang untuk periode 2026-2030 itu memuat 10 kegiatan konkret dalam tiga bidang utama, yakni perlindungan pekerja migran, peningkatan kompetensi calon pekerja, serta pemberdayaan pekerja migran setelah kembali ke tanah air.
Bupati Anwar Sadat mengatakan, persoalan pekerja migran tidak cukup diselesaikan hanya dengan membuka akses penempatan kerja ke luar negeri. Pemerintah juga harus memastikan calon pekerja mendapatkan informasi yang benar, memiliki keterampilan, serta memahami prosedur keberangkatan resmi.
Menurutnya, masih ada sejumlah persoalan yang perlu ditangani, mulai dari keberangkatan secara ilegal, minimnya informasi peluang kerja resmi, keterbatasan kompetensi calon pekerja, hingga persoalan yang dialami pekerja migran dan keluarganya.
“Tantangan ini memerlukan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama yang kuat. Melalui Nota Kesepakatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja 2026 hingga 2030, kita wujudkan langkah nyata melalui sepuluh kegiatan konkret dalam tiga bidang utama,” kata Anwar Sadat.
Pada bidang perlindungan, Pemkab Tanjung Jabung Barat akan memperkuat sosialisasi mengenai bahaya penempatan ilegal, mendorong pembentukan Desa Migran Produktif dan Satgas PMI Desa, serta mempercepat penanganan pengaduan pekerja migran.
Pemerintah daerah juga akan mendorong perlindungan jaminan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja migran dan keluarganya.
Sementara untuk meningkatkan kualitas calon pekerja, pemerintah akan mengoptimalkan peran UPTD Balai Latihan Kerja (BLK). Calon pekerja diharapkan memiliki keterampilan dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri.
Pemkab juga akan memperluas akses informasi lowongan kerja luar negeri yang valid agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dari pihak yang tidak jelas.
Tak hanya mengurus calon pekerja, kerja sama ini juga menyasar warga yang telah kembali dari luar negeri. Pemkab akan melakukan pendataan dan pemetaan purna PMI untuk selanjutnya diberikan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta dukungan pemasaran.
“Kami ingin memastikan pekerja migran asal Tanjung Jabung Barat berangkat melalui jalur yang benar, mendapatkan perlindungan selama bekerja, dan ketika kembali bisa lebih mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KP2MI, Dwi Setiawan, menyambut baik inisiatif Pemkab Tanjung Jabung Barat. Menurutnya, kerja sama pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan untuk menekan keberangkatan pekerja migran nonprosedural sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.
Setelah penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan teknis bersama sejumlah direktur di lingkungan KP2MI/BP2MI. Pembahasan tersebut diarahkan untuk menerjemahkan rencana kerja 2026-2030 menjadi program yang dapat dijalankan di daerah.
Bagi Tanjung Jabung Barat, tantangan berikutnya adalah memastikan kesepakatan tersebut tidak berhenti di atas kertas. Sosialisasi hingga tingkat desa, peningkatan kapasitas BLK, pengawasan perekrutan, dan penanganan pengaduan menjadi bagian penting agar warga yang ingin bekerja ke luar negeri tidak terjebak praktik penempatan ilegal.
Dalam kegiatan tersebut, Anwar Sadat didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Bagian Kerja Sama, dan Kepala Bagian Prokopim Setda Tanjung Jabung Barat. (*)
Komentar