Oleh: Geniman Satria, S.H., M.H.
Praktisi Hukum / Advokat
Perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia kembali memasuki babak yang menarik perhatian publik. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut berkaitan dengan polemik pemenuhan persyaratan pendidikan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Langkah ini bukan persoalan politik biasa. Sebab, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pintu masuk bagi proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.
Namun, persoalan ini tidak semestinya hanya dilihat dari besarnya dukungan politik di parlemen. Ada persoalan hukum yang jauh lebih mendasar dan patut diuji secara serius: apakah dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan sejak awal dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memberhentikan seseorang setelah ia terpilih dan dilantik sebagai Wakil Presiden?
Pertanyaan tersebut penting karena dalam negara hukum, jabatan publik tidak boleh semata-mata bertumpu pada legitimasi politik hasil pemilihan umum. Jabatan tersebut juga harus didasarkan pada pemenuhan seluruh persyaratan hukum yang telah ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang.
Di sinilah persoalan HMP terhadap Wakil Presiden Gibran harus ditempatkan: bukan sekadar pertarungan politik, melainkan pengujian terhadap prinsip legalitas, kepastian hukum, dan supremasi konstitusi.
HMP Bukan Sekadar Instrumen Politik
Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak yang secara tegas diberikan kepada DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Hak tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Artinya, DPR tidak hanya memiliki fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan persoalan serius dalam penyelenggaraan negara.
Lebih lanjut, Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah, memberikan ruang bagi DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.
Dengan demikian, secara prinsip, penggunaan HMP dalam persoalan Wakil Presiden memiliki landasan hukum dan tidak dapat serta-merta dianggap sebagai tindakan inkonstitusional.
Namun, harus dipahami bahwa kewenangan konstitusional bukanlah kewenangan tanpa batas. Penggunaannya tetap harus memenuhi persyaratan formal, materiil, dan prosedural sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks ini, 120 tanda tangan anggota DPR dari delapan fraksi telah melampaui persyaratan minimal pengusulan HMP sebagaimana diatur dalam Pasal 211 ayat (1) UU MD3, yakni sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.
Akan tetapi, terpenuhinya persyaratan pengusul tidak serta-merta menjadikan HMP sebagai keputusan resmi DPR. Terlebih lagi, tidak berarti Wakil Presiden secara otomatis dapat diberhentikan dari jabatannya.
Di sinilah pentingnya membedakan tiga hal: hak anggota DPR untuk mengusulkan HMP, keputusan kelembagaan DPR dalam sidang paripurna, dan proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan mekanisme konstitusi.
Ketiganya merupakan tahapan hukum yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan.
Persoalan Utamanya Bukan Sekadar Ijazah, Melainkan Legalitas Persyaratan Jabatan
Menurut hemat saya, titik sentral persoalan ini bukan semata-mata mengenai ijazah seseorang, melainkan mengenai apakah seluruh persyaratan hukum untuk menduduki jabatan Wakil Presiden telah dipenuhi pada saat pencalonan.
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum, termasuk persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.
Konsekuensinya, setiap calon yang mengikuti kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum. Persyaratan tersebut bukan formalitas administratif semata, melainkan bagian dari legitimasi hukum seseorang untuk menduduki jabatan konstitusional.
Apabila kemudian muncul dugaan bahwa persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka persoalannya patut diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Dalam perkembangan polemik ini, para pengusul HMP mengaitkan argumentasinya dengan persoalan ijazah dan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah pendidikan Gibran, termasuk putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan tersebut.
Namun, terdapat satu prinsip hukum yang harus dijaga: setiap putusan pengadilan wajib dipahami berdasarkan amar putusan, pertimbangan hukum, objek perkara, serta akibat hukum yang secara nyata ditimbulkannya.
Tidak setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan secara otomatis membatalkan hasil pemilihan umum ataupun menghapus status seseorang sebagai pejabat negara.
Karena itu, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah putusan-putusan yang dijadikan dasar tersebut memang mempunyai konsekuensi hukum terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya dokumen pendidikan, melainkan bagaimana status hukum dokumen tersebut, bagaimana pemenuhannya dinilai pada saat pencalonan, serta apakah terdapat akibat hukum yang relevan terhadap keabsahan persyaratan pencalonan.
Jangan sampai persoalan administratif langsung ditarik menjadi kesimpulan bahwa seseorang kehilangan legitimasi konstitusional atas jabatannya tanpa melalui pengujian hukum yang semestinya.
Sebaliknya, jangan pula persoalan yang berpotensi menyangkut pelanggaran persyaratan konstitusional dikesampingkan hanya karena seseorang telah terpilih dan dilantik.
Apakah Ketidakpemenuhan Syarat Sejak Awal Dapat Menjadi Dasar Pemakzulan?
Inilah persoalan hukum yang paling menarik sekaligus paling mendasar untuk dibahas.
Pasal 7A UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Frasa “tidak lagi memenuhi syarat” menjadi titik penting dalam perdebatan hukum ini.
Pertanyaannya, apakah ketentuan tersebut hanya mencakup keadaan ketika seseorang kehilangan persyaratan selama menjalankan jabatannya, atau juga dapat mencakup keadaan ketika kemudian diketahui bahwa persyaratan pencalonannya sejak awal ternyata tidak pernah terpenuhi?
Menurut hemat saya, persoalan ini tidak dapat dijawab secara sederhana melalui penafsiran tekstual semata.
Memang terdapat perbedaan makna antara tidak memenuhi persyaratan sejak awal dan tidak lagi memenuhi persyaratan setelah seseorang menduduki jabatan.
Namun, perbedaan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menutup kemungkinan adanya pengujian konstitusional terhadap pemenuhan persyaratan sejak awal.
Sebab, legitimasi suatu jabatan publik tidak hanya diperoleh melalui proses pemilihan, tetapi juga harus didasarkan pada terpenuhinya persyaratan hukum yang menjadi dasar seseorang berhak mengikuti proses pemilihan tersebut.
Di sisi lain, hasil pemilihan umum juga memiliki legitimasi konstitusional yang harus dihormati. Kepastian hukum atas hasil pemilu tidak boleh diabaikan hanya karena muncul persoalan yang belum memperoleh pembuktian hukum secara memadai.
Oleh sebab itu, diperlukan penafsiran konstitusional yang mampu menjembatani dua kepentingan mendasar tersebut: kepastian hukum atas hasil pemilihan umum dan kewajiban setiap pejabat negara untuk memenuhi persyaratan konstitusional.
Menurut saya, justru di sinilah Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting.
Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya menilai ada atau tidaknya persoalan administratif, tetapi harus menguji apakah fakta dan bukti yang diajukan benar-benar mempunyai relevansi hukum terhadap ketentuan Pasal 7A UUD 1945.
Dengan demikian, persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai penggunaan frasa “tidak lagi memenuhi syarat”, tetapi harus diuji melalui penafsiran konstitusional yang mempertimbangkan substansi persyaratan jabatan, waktu pemenuhannya, dan akibat hukumnya.
Mahkamah Konstitusi Menjadi Penentu Pengujian Konstitusional
Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah DPR bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk secara sepihak memberhentikan Wakil Presiden.
Pasal 7B UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara bertahap dengan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Pertama, DPR harus terlebih dahulu membahas dan memutuskan pendapatnya melalui mekanisme kelembagaan. Untuk mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, diperlukan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat sidang tersebut dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Kedua, setelah persyaratan konstitusional tersebut terpenuhi, DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau ketidakpemenuhan persyaratan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketiga, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut secara adil dalam waktu paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima.
Dalam tahap ini, MK bukan sekadar memeriksa besarnya dukungan politik di parlemen. MK harus menguji dalil, fakta, dan alat bukti untuk menentukan apakah pendapat DPR terbukti menurut hukum dan konstitusi.
Keempat, apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, proses pemakzulan bukanlah mekanisme yang dapat diselesaikan hanya melalui keputusan politik. Konstitusi secara tegas menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang harus terlebih dahulu menguji kebenaran pendapat DPR sebelum proses pemberhentian dilanjutkan kepada MPR.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menyerahkan nasib jabatan Presiden dan Wakil Presiden semata-mata kepada konfigurasi kekuatan politik di parlemen.
Ada mekanisme pengujian hukum yang wajib dilalui.
Namun, perlu ditegaskan pula bahwa 120 tanda tangan yang telah terkumpul saat ini merupakan dukungan terhadap pengusulan HMP, bukan jumlah suara yang otomatis memenuhi persyaratan konstitusional untuk mengajukan permintaan kepada MK.
Perbedaan ini penting agar publik tidak salah memahami posisi hukum dari proses yang sedang berlangsung.
Jangan Sampai Hukum Menjadi Alat Kepentingan Politik
Ada satu hal lain yang juga harus menjadi perhatian dalam perkembangan ini.
Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan kepentingan politik merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan, pengawasan terhadap pejabat negara merupakan bagian penting dari prinsip checks and balances.
Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila instrumen hukum digunakan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu.
HMP harus dibangun di atas argumentasi hukum yang objektif, didukung alat bukti yang sah, dan dilaksanakan melalui prosedur konstitusional.
Tidak boleh ada upaya menjadikan mekanisme konstitusi sebagai instrumen tekanan politik tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, tidak boleh pula ada anggapan bahwa seorang pejabat negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena telah terpilih melalui pemilihan umum.
Kemenangan dalam pemilihan umum bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Namun, pertanggungjawaban hukum juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kepastian hukum dan asas praduga tidak bersalah.
Kedua prinsip tersebut harus berjalan beriringan.
Dalam konteks ini, kedewasaan demokrasi tidak diukur dari seberapa besar kekuatan politik mampu menjatuhkan seorang pejabat negara, melainkan dari seberapa konsisten seluruh pihak menghormati mekanisme hukum ketika melakukan pengawasan dan koreksi terhadap kekuasaan.
Hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan politik. Namun, politik juga tidak boleh menggunakan hukum secara serampangan.
Penutup: Yang Harus Dipertahankan Adalah Konstitusi, Bukan Kepentingan Kekuasaan
Terlepas dari siapa yang menjadi objek persoalan, satu prinsip harus tetap dipertahankan: tidak ada jabatan publik yang berada di atas konstitusi.
Presiden maupun Wakil Presiden memang memiliki kedudukan terhormat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, kedudukan tersebut tidak menjadikan mereka kebal terhadap pengawasan, pengujian, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum.
Sebaliknya, setiap upaya untuk memberhentikan pejabat negara juga harus dilakukan berdasarkan alasan hukum yang jelas, pembuktian yang cukup, serta prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi.
Bagi saya, polemik HMP terhadap Wakil Presiden ini bukan semata-mata tentang nasib politik seseorang. Lebih dari itu, persoalan ini merupakan ujian terhadap konsistensi Indonesia dalam menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
Apabila memang terdapat ketidakpemenuhan persyaratan konstitusional, harus tersedia mekanisme hukum yang mampu mengoreksinya. Namun, apabila dalil yang diajukan tidak dapat dibuktikan, maka kepastian hukum dan legitimasi jabatan yang telah diperoleh melalui pemilihan umum juga harus dihormati.
Jangan sampai kita terjebak pada dua pandangan ekstrem: menganggap pejabat yang telah terpilih tidak mungkin lagi dipersoalkan secara hukum, atau sebaliknya, menganggap setiap persoalan administratif dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan legitimasi jabatan konstitusional.
Keduanya sama-sama berpotensi merusak prinsip negara hukum.
Pada akhirnya, ukuran sebuah negara hukum bukan terletak pada seberapa kuat seseorang mempertahankan kekuasaannya, ataupun seberapa besar kekuatan politik yang mampu menggesernya.
Ukuran sesungguhnya terletak pada apakah kekuasaan dan seluruh mekanisme untuk mengoreksinya sama-sama tunduk pada hukum.
Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan yang kebal terhadap konstitusi. Dan tidak boleh ada upaya menegakkan konstitusi yang justru dilakukan dengan mengabaikan hukum.
Komentar