BEKABAR.ID, JAMBI – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menghadiri pelantikan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi periode 2026–2031 di Auditorium Paduka Berhala, Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (2/11/2026).
Saiful Roswandi, S.Pd.I., M.H., resmi mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi setelah Ketua Ombudsman RI, H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si., melantiknya dalam acara tersebut.
Pelantikan ini turut dihadiri Gubernur Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, instansi vertikal, KPU, Bawaslu, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Wali Kota Alfin menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Saiful Roswandi atas amanah barunya. Ia berharap kepemimpinan Saiful mampu memperkuat pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Jambi.
“Atas nama Pemerintah Kota Sungai Penuh, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Saiful Roswandi atas pelantikannya sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik, penuh tanggung jawab, serta mampu membawa kemajuan dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Alfin.
Menurut Alfin, pelayanan publik memegang peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Ombudsman.
Ia menilai kerja sama tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang transparan, profesional, dan berkualitas.
“Harapan kita, sinergi antara Ombudsman dan pemerintah daerah terus diperkuat, sehingga berbagai upaya perbaikan pelayanan publik dapat berjalan maksimal. Pemerintah harus selalu hadir memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Melalui momentum pelantikan ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan pengawasan pelayanan publik.
Pemkot juga terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan pemerintah selalu mengutamakan kepentingan dan kepuasan masyarakat. (*)
Komentar